KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Evaluasi DPRD Sulsel mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, hingga pelayanan kemasyarakatan sepanjang 2025. Catatan DPRD juga diarahkan untuk memperkuat efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah ke depan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman mengatakan rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam proses evaluasi pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Sulsel disebut akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan legislatif.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel, baik komisi maupun Panitia Kerja LKPJ, atas kerja keras, perhatian, serta rekomendasi yang telah disampaikan,” ujar Jufri saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sulsel terkait penetapan dan penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/05/2026).
Menurut Jufri, rekomendasi DPRD tidak hanya menjadi bentuk pengawasan terhadap pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dasar perbaikan program pembangunan. Evaluasi tersebut akan digunakan dalam penyusunan kebijakan strategis dan penganggaran tahun berikutnya.
“Hal ini tentu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Jufri Rahman.
Pemerintah Provinsi Sulsel mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang 2025. Tantangan itu meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penanganan masalah sosial, hingga penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan, termasuk tuntutan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penanganan permasalahan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif,” jelas Jufri.
Selain pembahasan rekomendasi terhadap LKPJ gubernur, DPRD Sulsel juga membahas sejumlah rancangan peraturan daerah strategis. Di antaranya perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
DPRD Sulsel juga mengajukan Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan dan pengembangan kebudayaan lokal di Sulawesi Selatan.
Menurut Pemprov Sulsel, rekomendasi DPRD akan menjadi pijakan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program kerja. Seluruh OPD diminta memperkuat sinergi untuk mendukung pencapaian visi misi gubernur dan kebijakan nasional.
Jufri menegaskan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD harus terus diperkuat agar kebijakan pembangunan lebih efektif. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pemprov Sulsel juga menyatakan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah daerah menilai dukungan DPRD dan masyarakat menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja pemerintahan.
“Terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat atas capaian peningkatan kinerja pemerintah, serta dukungan masyarakat Sulawesi Selatan,” tuturnya.
“Saya percaya seluruh pihak yang hadir memiliki semangat yang sama untuk terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Sulawesi Selatan ke depan,” pungkas Jufri.
