KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak cepat menanggapi krisis keterbatasan lahan pemakaman yang kian mendesak.
Sebagai langkah antisipatif, pemerintah kini mengkaji pembukaan lahan baru seluas 10 hingga 20 hektare di Kabupaten Maros.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menjelaskan bahwa kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dalam kota saat ini sudah nyaris penuh. Oleh karena itu, pihaknya mulai menjajaki alternatif lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di luar batas kota.
“Sekarang sudah kita lihat dan datangi beberapa lokasi, termasuk di Maros. Makassar kan relatif sudah sangat padat,” ungkap Appi, Selasa (05/05).
Appi menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji berbagai opsi lain untuk mengatasi krisis ini, mulai dari optimalisasi ruang, hingga kemungkinan penerapan sistem penumpukan atau pemanfaatan ulang terbatas.
“Jadi perlu ada solusi. Karena beberapa TPU itu, kuburan bahkan sudah tertutup untuk umum, kecuali bagi keluarga. Ini tentu menjadi tantangan yang harus segera kita carikan solusi,” tegas Appi.
Appi mengungkapkan bahwa upaya peninjauan telah dilakukan oleh jajaran pemerintah bersama SKPD terkait ke sejumlah titik, salah satunya di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompobulu, Maros. Namun, sebelum direalisasikan, ia menegaskan pentingnya evaluasi kondisi kontur dan kemiringan lahan.
“Sudah ada beberapa lokasi yang kita lihat, tetapi secara teknis masih perlu ditinjau lebih dalam, misalnya karena adanya kemiringan lahan. Alternatifnya memang mengarah ke luar wilayah kota, sepanjang tata ruangnya memungkinkan untuk pengembangan lahan pekuburan,” jelas Appi.
Saat ini, Pemkot Makassar mengandalkan enam lokasi utama, yakni Sudiang, Beroanging, Kampung Dadi, dua lokasi di Panaikang, serta Antang. Tingkat kepadatan yang tinggi di beberapa lokasi tersebut menjadi pendorong utama untuk mencari lahan baru yang lebih representatif.
Rencana perluasan ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menilai penyediaan lahan ini adalah bentuk pemenuhan hak dasar warga yang harus dijamin oleh pemerintah.
“Pekuburan di Makassar ini sudah mulai penuh, seperti di Sudiang dan Panaikang, termasuk di beberapa titik lainnya. Ini harus segera diantisipasi,” ujar Muchlis.
Menurut legislator dari Partai Hanura tersebut, jika seluruh aspek teknis dan administratif dinyatakan rampung dan sesuai dengan regulasi, pembangunan lahan pekuburan di Tompobulu, Maros, ditargetkan dapat dimulai pada tahun ini.
“Sudah ada rencana ke arah Maros, sekitar Kecamatan Tompobulu. Kurang lebih luasnya 20 hektare. Tinggal memastikan kesesuaian dengan RTRW setempat. Sekaligus memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi secara layak dan berkelanjutan. Dan kami DPRD Makassar sangat mendukung dan support,” tukas Muchlis
