KabarMakassar.com — Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila, menyoroti dugaan ketidakjujuran sejumlah pengelola parkir dalam pembayaran setoran, serta mendesak adanya penataan ulang sistem parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai masih ada ketidaksesuaian antara kewajiban pembayaran dengan realisasi setoran di lapangan.
“Saya secara pribadi melihat ada ketidakjujuran dari penyampaian yang tadi disampaikan. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Irmawati, Selasa (17/03).
Ia menekankan, persoalan parkir tidak boleh lagi dianggap sepele, karena berpotensi merugikan daerah jika tidak dikelola secara transparan dan tertib.
“Harus ada keseriusan kita semua untuk melihat berapa sebenarnya yang seharusnya dibayar dalam perparkiran. Jangan sampai kewajiban besar, tapi yang dibayar jauh di bawah,” ujarnya.
Ia meminta agar pelaku usaha yang tidak kooperatif diberikan teguran tegas. “Kami berharap yang sudah diundang bisa menghargai. Kalau tidak, perlu ada pemanggilan kembali. Kita ingin semua tertib,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung perlunya kejelasan antara skema pajak parkir dan retribusi parkir, khususnya pada lokasi usaha yang memiliki fasilitas seperti basement.
“Harus diluruskan mana yang masuk pajak parkir dan mana yang retribusi. Misalnya yang punya basement, itu seharusnya masuk pajak parkir. Ini jangan sampai tercampur,” jelasnya.
Irmawati bahkan mengungkap adanya indikasi selisih signifikan dalam pembayaran parkir oleh pelaku usaha.
“Contohnya, kewajiban sebenarnya bisa sampai Rp1 juta, tapi yang dibayar hanya Rp500 ribu. Ini yang harus kita benahi,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan dilakukan penataan menyeluruh dengan melibatkan semua pihak terkait, sehingga sistem parkir di Kota Makassar menjadi lebih transparan, tertib, dan berdampak maksimal terhadap peningkatan PAD.
“Ke depan harus ditata dengan baik dan perlu kerja sama semua pihak. Tujuannya jelas, agar PAD Kota Makassar bisa meningkat,” tukasnya.
