KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, melontarkan kritik keras terhadap maraknya bangunan permanen yang berdiri di atas fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ia menyebut praktik ini sebagai salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi banjir di sejumlah kawasan, terutama di wilayah utara Kota Makassar.
Ray menekankan bahwa persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh sampah atau sistem drainase yang buruk, tetapi juga oleh penyalahgunaan ruang publik yang semakin meluas.
“Banjir itu bukan semata karena sampah. Betul, sampah adalah salah satu penyebab, tapi bukan satu-satunya. Yang lebih berbahaya justru bangunan liar yang berdiri secara permanen di atas fasum, fasos, bahkan di atas drainase,” ujar Ray.
Ia menyayangkan banyaknya area yang seharusnya menjadi ruang terbuka atau saluran air justru dialihfungsikan menjadi tempat usaha atau bangunan tempat tinggal. Yang lebih mengkhawatirkan, menurutnya, bangunan tersebut bukanlah konstruksi sementara, melainkan sudah dibuat permanen dengan beton, dinding, hingga fasilitas lengkap seperti toilet dan bangunan bertingkat.
“Di utara kota, kami banyak temukan saluran air tertutup bangunan. Ini bukan lagi pedagang kaki lima biasa. Mereka sudah nyemen, bangun permanen, bahkan ada yang tingkat dua. Ini jelas melanggar tata ruang kota,” tegas Politisi Demokrat itu.
Meskipun begitu, Ray menegaskan dirinya tetap mendukung usaha masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM. Ia menyatakan tidak akan menghalangi warga yang berdagang asalkan tetap memperhatikan aturan dan tidak mengokupasi ruang publik secara permanen.
“Saya pembela UMKM. Silakan berdagang pakai gerobak, pakai tenda, itu tidak masalah. Asal setelah berdagang dibersihkan, dilipat, dan tidak mengganggu saluran air. Tapi kalau sudah bangun WC, nyemen, itu sudah salah besar,” katanya.
Ray juga menyoroti fenomena yang sering terjadi di lapangan, di mana pedagang awalnya hanya menggunakan peralatan sederhana, tetapi kemudian membangun secara permanen. Menurutnya, ini menjadi masalah laten yang merusak fungsi kota sebagai ruang bersama dan memperburuk dampak perubahan iklim.
“Awalnya bawa bangku dan payung, lama-lama bangun tembok. Hari ini satu orang, besok lima ikut-ikutan. Ini efek domino yang harus segera dihentikan,” lanjutnya.
Sebagai solusi, Ray mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi dan menertibkan penggunaan fasum dan fasos. Satgas ini, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk memastikan fungsi fasilitas publik tetap terjaga dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
“Tolong bentuk satgas fasum-fasos secepatnya. Bukan hanya sekadar menertibkan, tapi juga sebagai bentuk pengawasan jangka panjang. Kita harus kembalikan fungsi ruang kota sesuai rencana tata ruang yang sudah disusun,” tegas Ray.
Lebih jauh, ia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga keteraturan dan tidak mengambil hak publik secara sepihak. Khususnya bagi pelaku usaha di tepi jalan, ia meminta agar tetap memperhatikan keselamatan dan aliran lalu lintas.
“Mau berdagang di pinggir jalan, silakan. Yang penting jangan ganggu kendaraan lewat, jangan tutupi drainase. Mari kita rawat kota ini bersama-sama,” ujarnya.
Pernyataan Ray Suryadi ini menambah daftar panjang kritik terhadap lemahnya pengawasan ruang publik di Kota Makassar. Ia mengingatkan bahwa penyalahgunaan fasum dan fasos tidak hanya melanggar aturan tata ruang, tetapi juga memperbesar risiko bencana seperti banjir, yang kini semakin sering terjadi akibat kombinasi buruk antara perubahan iklim global dan buruknya manajemen lingkungan perkotaan.
“Perubahan iklim membuat kita harus lebih siap. Tapi kesiapan itu tidak ada gunanya kalau drainase kita tertutup beton dan fasum dijadikan rumah tinggal. Ini soal kesadaran bersama. Pemerintah, warga, dan pelaku usaha harus satu pandangan,” pungkasnya.
