KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar menegaskan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Komitmen itu ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan DPRD Kota Makassar, di Balai Kota Makassar, Rabu (15/10).
Aliyah menilai kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk menyatukan langkah dan strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi merupakan komitmen kolektif seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.
“Pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan,” ujarnya.
Aliyah menjelaskan, Pemkot Makassar terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui optimalisasi peran Inspektorat, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan budaya kerja berintegritas di seluruh lini birokrasi. Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari pembenahan sistem, peningkatan kesadaran, dan peneguhan nilai moral ASN.
“Melalui koordinasi dan sinergi dengan KPK, kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program di Kota Makassar berjalan dengan prinsip integritas dan transparansi,” tegasnya.
Aliyah juga menyoroti pentingnya membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi tanggung jawab publik. Ia menyebut, setiap kebijakan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral kepada masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif seluruh unsur pemerintahan agar memahami pentingnya pencegahan korupsi sejak dini.
Pendampingan langsung dari KPK, kata dia, menjadi bukti nyata bahwa edukasi dan pencerahan adalah langkah utama membangun pemerintahan yang bersih.
“Dengan pendampingan dan arahan dari KPK, kami berharap seluruh ASN dan penyelenggara pemerintahan di Kota Makassar semakin memahami pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” tuturnya.
Aliyah menambahkan, upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya birokrasi yang melekat dalam keseharian aparatur.
Ia berharap kolaborasi dengan KPK dapat memperkuat mekanisme transparansi anggaran, serta menutup celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, jajaran pejabat Pemkot, serta perwakilan KPK RI. Melalui forum koordinasi ini, Pemkot Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi daerah yang berintegritas, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional.
