KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya besar dalam mentransformasi sistem layanan perizinan untuk menjadi lebih cepat, akurat, dan bebas dari praktik-praktik tidak sehat yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya langkah tersebut setelan melakukan Rapat Koordinasi Optimalisasi Layanan Perizinan yang digelar untuk mendorong percepatan dan transparansi proses perizinan di berbagai perangkat daerah.
Wali Kota Munafri menekankan bahwa perizinan adalah wajah utama pemerintah Kota Makassar di mata masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa sistem perizinan harus dilakukan secara terpadu, berbasis digital, dan transparan, sehingga proses perizinan dapat dipantau secara real-time oleh semua pihak.
“Perizinan bukan hanya soal koordinasi antar Dinas, tetapi soal kecepatan dan ketepatan. Jangan terburu-buru namun tidak tepat, jangan lambat, tapi juga jangan beri ruang untuk calo,” ujar Munafri dengan tegas, saat membuka rapat yang dihadiri sejumlah Kepala Dinas di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (24/06).
Tak hanya menyoroti praktik calo yang terjadi di luar, Wali Kota Munafri juga dengan tegas menyebutkan adanya oknum internal OPD atau SKPD yang terlibat dalam permainan sistem perizinan. Dalam kesempatan itu, ia memberikan warning keras kepada oknum-oknum petugas yang bermain mata dengan calo, yang seringkali mengatur jalur perizinan di luar ketentuan yang berlaku.
“Tinggalkan pola pikir uang pelicin yang mengalir dari satu Dinas ke Dinas lainnya. Kita (Pemerintah) akan merusak integritas kita sendiri jika ini terus dibiarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munafri memetakan tiga persoalan krusial yang menghambat kualitas layanan perizinan, salah satunya adalah proses yang lambat. Ia menegaskan bahwa masyarakat menginginkan kecepatan, namun tetap mengutamakan ketepatan. Ia menekankan bahwa koordinasi antar Dinas tidak boleh lagi menjadi alasan untuk lambatnya proses perizinan.
“Sistem ini tidak akan berfungsi jika masih ada calo yang mengatur semuanya. Apa gunanya kita membangun sistem terpadu (one stop service) kalau masih ada ruang bagi calo? Ini harus dibersihkan,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata untuk mengatasi masalah ini, Munafri menginstruksikan agar semua proses layanan perizinan dilakukan terpusat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bukan lagi melalui Dinas teknis masing-masing. Ia juga mengungkapkan bahwa sistem perizinan akan diintegrasikan dengan aplikasi transparan, yang memungkinkan publik memantau jalur perizinan secara langsung.
“Jangan ada lagi dinas yang membuka layanan perizinan sendiri. Semua harus melalui PTSP. Kita akan gunakan aplikasi transparan untuk memonitor jalur izin yang sedang diproses,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap aplikasi online layanan perizinan harus ketat, termasuk memantau jumlah pembayaran dan proses verifikasi lapangan. Hal ini akan memutus ruang negosiasi ilegal di luar sistem yang sudah dibangun.
Appi juga berkomitmen untuk memberikan insentif dan penghargaan kepada ASN yang mampu mencapai target layanan dengan cara yang bersih dan profesional.
“Jika target terlampaui, kita semua yang menikmati. Tetapi harus dengan cara yang halal. Jangan bangga dengan uang sogokan, karena itu aib,” tegasnya.
Selain itu, Munafri juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap bangunan yang melanggar aturan perizinan, tanpa pandang bulu.
“Tidak ada lagi intervensi dari dalam. Jika ada pelanggaran, tindak tegas. Kalau ada jalan keluar, kita bicarakan resmi. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran,” tegasnya.
Munafri meminta seluruh pejabat yang hadir dalam rapat tersebut untuk menjaga integritas dan memahami aturan lebih dalam daripada pelaku usaha.
“Pelaku usaha bisa tahu siapa yang bisa dilobi. Kita harus lebih paham dari mereka. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sistem yang kita buat sendiri. Tunjukkan bahwa pemerintah punya wibawa,” terangnya.
Dengan langkah-langkah perbaikan menyeluruh terhadap sistem perizinan ini, Wali Kota Munafri berharap Makassar bisa menjadi kota yang lebih ramah investasi, profesional, dan dapat dipercaya oleh masyarakat serta pelaku usaha.
