KabarMakassar.com — Kritik tajam disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Hadi Ibrahim Baso, terkait kinerja aparatur pemerintah kota, khususnya menyusul pelantikan pejabat baru oleh Wali Kota Makassar.
Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa jabatan publik bukan ruang simbolik, tetapi tanggung jawab konkret yang harus dijalankan dengan integritas.
Andi Hadi menegaskan agar para pejabat yang baru menduduki jabatan struktural tidak sekadar menikmati seremoni pelantikan. Ia meminta mereka segera bekerja nyata, terutama dalam menuntaskan program-program prioritas daerah.
“Saya ucapkan selamat, tapi jabatan bukan hadiah. Ini amanah besar. Jangan hanya duduk manis di kantor, tapi harus benar-benar turun ke lapangan dan menyentuh persoalan masyarakat,” tegasnya, Kamis (19/06).
Ia menyoroti rendahnya capaian program kerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga pertengahan tahun anggaran 2025, serapan anggaran masih berada di bawah 20 persen, angka yang menurutnya mencerminkan lemahnya kendali birokrasi.
Ia mengingatkan bahwa realisasi program yang stagnan dapat berdampak pada tertundanya pembangunan strategis. Selain itu, keterlambatan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang menjadi indikator kinerja pemerintahan daerah.
“Seharusnya sudah di atas 50 persen pada pertengahan tahun. Ini bukan hanya angka, tapi soal dampaknya ke masyarakat. Kalau terlambat, rakyat yang rugi,” tambahnya.
Andi Hadi juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap struktur fiskal daerah. Ia menilai pelambatan realisasi belanja pemerintah akan menyulitkan Pemkot Makassar mengejar target surplus APBD serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bagaimana bisa bicara surplus anggaran kalau roda ekonomi tak digerakkan? Pejabat harus paham tugasnya, bukan cuma jabatannya,” sindirnya.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mencerminkan visi-misi kepala daerah. Kinerja mereka akan menjadi cerminan arah kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Untuk itu, profesionalisme dan etika publik menjadi syarat utama dalam menjalankan amanah jabatan.
“Wajah pemerintahan itu ditentukan oleh pejabatnya. Kalau hanya gonta-ganti posisi tapi tidak ada perubahan kinerja, ya percuma. Harus jadi contoh, bukan beban publik,” ujar Andi.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh elemen birokrasi Pemkot Makassar untuk kembali menegaskan komitmen terhadap pelayanan publik. Ia berharap momentum pelantikan ini bisa menjadi awal dari peningkatan kualitas kerja yang lebih nyata, bukan sekadar formalitas.
“Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Bekerjalah jujur, profesional, dan tangguh. Pemerintah harus hadir dalam setiap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
