KabarMakassar.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar rapat desk verifikasi untuk mengoptimalkan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kota Makassar ini bertujuan untuk membahas strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah melalui penilaian MCP yang lebih terukur dan efektif.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Fuad Arfandi, serta Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani. Rapat ini juga melibatkan perwakilan dari sejumlah instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang terlibat dalam proses verifikasi dan evaluasi pencegahan korupsi di Kota Makassar.
Dalam rapat tersebut, KPK bersama dengan jajaran Pemkot Makassar mendiskusikan berbagai aspek terkait penilaian MCP, yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas program pencegahan korupsi di tingkat daerah.
Penilaian MCP ini mencakup berbagai elemen penting, seperti transparansi anggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset daerah yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah terjadinya praktik korupsi.
Sekretaris Bapenda Makassar, Fuad Arfandi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya evaluasi MCP yang lebih terukur dan efektif untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di Kota Makassar.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya KPK dalam mengoptimalkan MCP, karena hal ini akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Fuad Arfandi.
