KabarMakassar.com — Ketua Kelompok Fraksi Partai NasDem di Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menyampaikan keprihatinannya atas penurunan signifikan anggaran untuk Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia menilai pemangkasan ini berisiko besar terhadap kinerja institusi penegak hukum dan perlu segera dievaluasi untuk menjamin efektivitas penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Rudianto, Kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis dibanding kebutuhan riil yang diajukan.
“Kami khawatir, dengan penurunan ini, Kejaksaan tidak bisa mengoptimalkan kinerjanya. Padahal mereka butuh minimal Rp27 triliun untuk memenuhi beban tugas tahun ini,” ujarny, Senin (07/07).
Ia menilai, meskipun efisiensi menjadi narasi utama dalam kebijakan anggaran pemerintah, namun pemangkasan yang menyentuh sektor vital seperti hukum tidak boleh dilakukan secara ekstrem.
“Kami memahami efisiensi anggaran penting. Tapi tidak bisa disamakan antara lembaga yang produktif secara administratif dengan institusi penegak hukum yang berhadapan langsung dengan kejahatan dan mafia,” tegas legislator asal Sulawesi Selatan itu.
Selain Kejaksaan, Rudianto juga menyoroti turunnya anggaran untuk Polri yang menurutnya berpotensi menghambat pelaksanaan tugas di lapangan.
“Tahun 2024 anggaran Polri sekitar Rp126 triliun. Tahun ini turun menjadi Rp109 triliun. Itu cukup signifikan dan bisa memengaruhi daya dukung operasional,” katanya.
Penurunan anggaran tersebut, lanjut Rudianto, tidak hanya berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana, tetapi juga menyangkut dukungan terhadap tugas-tugas preventif, represif, dan pelayanan publik yang dilakukan institusi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menekankan bahwa kemitraan strategis antara Komisi III DPR dengan institusi Kejaksaan dan Polri harus diwujudkan dalam bentuk dukungan konkret, termasuk dalam aspek penganggaran.
“Kejaksaan dan Polri ini mitra kerja langsung Komisi III. Kalau anggarannya menurun drastis, itu artinya kita juga melemahkan daya tempur mereka dalam menegakkan hukum,” tegasnya.
Rudianto menegaskan bahwa Komisi III DPR RI akan mengawal proses penganggaran secara ketat agar alokasi untuk sektor penegakan hukum tetap proporsional dan mencerminkan urgensi di lapangan. Ia menyatakan pihaknya siap berdiskusi lintas fraksi dan kementerian teknis agar ada penyesuaian anggaran yang lebih realistis.
“Kami di Komisi III akan terus kawal dan perjuangkan agar Kejaksaan dan Polri mendapatkan dukungan fiskal yang cukup. Ini bukan soal kelembagaan semata, tapi soal menjaga keadilan dan ketertiban di negara kita,” pungkasnya.
