27 Ribu Bidang Tanah di Sulsel Belum Bersertifikat Jadi Perhatian KPK

KabarMakassar.com — Sebanyak 27 ribu bidang tanah di wilayah Sulawesi Selatan tercatat belum bersertifikat dan menjadi perhatian serius dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan Tahun 2026. Persoalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai risiko, mulai dari hilangnya aset pemerintah hingga potensi praktik korupsi di sektor pertanahan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, mengatakan jumlah bidang tanah yang belum tersertifikasi menjadi salah satu fokus utama dalam program pendampingan yang dilakukan lembaganya. Ia menilai, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada administrasi pertanahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian daerah apabila tidak segera ditangani secara sistematis.

“Ada 27.969 ribu bidang yang belum bersertifikat,” ucapnya di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/04/2026).

Menurut Edi, program pendampingan yang dilakukan KPK tidak hanya berfokus pada satu aspek saja. tetapi mencakup berbagai sektor yang berkaitan dengan pertanahan.

“Dari sisi KPK, program kami adalah peningkatan pelayanan publik. Di sini kami ambil dari tiga poin. Satu, layanan publik yaitu layanan kepada masyarakat melalui perizinan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan pertanahan, yang kedua adalah barang milik daerah berupa tanah, yang ketiga masalah pendapatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, tiga fokus tersebut memiliki tujuan utama untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat terjadi akibat lemahnya pengelolaan aset tanah. Tanah yang tidak dikelola dengan baik, kata dia, dapat beralih penguasaan secara tidak sah dan merugikan pemerintah daerah.

“Tujuan utamanya adalah mencegah tindak pidana korupsinya, karena kita tahu atau mungkin semua juga paham bahwa salah satu bentuk korupsi itu adalah satu adalah pendapatan. Pendapatan yang memang sengaja nggak masuk tapi diambil, nah itu korupsi kan. Tanah nggak dikuasai dan nggak dimanfaatkan sama pemerintah akhirnya diambil oleh pihak masyarakat atau mungkin swasta, itu kan korupsi juga kalau ada transaksi dengan pihak pejabat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Edi menyebut bahwa upaya sertifikasi aset tanah pemerintah daerah telah didorong secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, sertifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan aset daerah tetap berada dalam penguasaan yang sah.

“Kami berkali-kali sampai 6 tahun kami dorong dan nggak bosan-bosannya mendorong sertifikasi, karena itu awal dari hilangnya tanah itu dari situ. Jadi bahasanya bukan menyelamatkan tapi mengamankan aset tanahnya pemerintah daerah. setelah aman disertifikatkan, nanti pemanfaatannya,” jelasnya.

Data inventarisasi menunjukkan sejumlah daerah memiliki jumlah bidang tanah belum bersertifikat yang cukup besar. Kondisi tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan beberapa daerah mencatat angka yang signifikan dan membutuhkan penanganan prioritas.

Lima daerah dengan jumlah bidang tanah belum bersertifikat terbesar antara lain Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Utara.

Kota Makassar tercatat sebagai daerah dengan jumlah bidang terbanyak, yakni 5.952 bidang dengan nilai aset mencapai Rp 3.645.927.765.033,00 dan luas 11.465.018 meter persegi. Kabupaten Luwu Timur berada di posisi kedua dengan 4.486 bidang dan luas mencapai 25.139.449,49 meter persegi.

Selanjutnya, Kabupaten Enrekang tercatat memiliki 1.911 bidang tanah belum bersertifikat, disusul Kabupaten Luwu sebanyak 1.768 bidang. Sementara Kabupaten Luwu Utara mencatat sebanyak 1.532 bidang yang masih membutuhkan proses sertifikasi.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan jumlah bidang tanah yang belum tersertifikasi tersebut memiliki beragam persoalan yang perlu dibahas secara menyeluruh. Ia menilai, setiap bidang memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami ini sebenarnya memang ada sekitar 27 ribu bidang dengan berbagai persoalan-persoalan di dalamnya, inilah yang kita bahas bersama,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi lanjutan sebagai hasil dari pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, tindak lanjut yang jelas akan menjadi dasar bagi kementerian terkait dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya.

“Harapan kita nanti adalah ada tindak lanjut atau rencana aksi dari semua termasuk HGU, termasuk tanah perorangan maupun tanah-tanah terkait dengan 9 program Kementerian ATR yang menjadi prioritas bagi kita semua,” jelasnya.

Berikut daftar aset tanah milik Pemda di Sulsel yang belum bersertifikat berdasarkan data kPK:

Kota Makassar
Nilai: Rp 3.645.927.765.033,00
Bidang: 5.952
Luas: 11.465.018 m²

Kabupaten Luwu Timur
Nilai: Rp 376.184.274.259,93
Bidang: 4.486
Luas: 25.139.449,49 m²

Kabupaten Enrekang
Nilai: Rp 198.588.720.394,10
Bidang: 1.911
Luas: 8.880.073,34 m²

Kabupaten Luwu
Nilai: Rp 68.274.498,71
Bidang: 1.768
Luas: 2.554.075 m²

Kabupaten Luwu Utara
Nilai: Rp 11.745.856,00
Bidang: 1.532
Luas: 8.454.164,46 m²

Kabupaten Bulukumba
Nilai: Rp 222.076.117.386,00
Bidang: 1.516
Luas: 3.036.000 m²

Kabupaten Gowa
Nilai: Rp 174.845.307.376,90
Bidang: 1.224
Luas: 11.971.232,00 m²

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
Nilai: Rp 94.111.255.810,00
Bidang: 1.215
Luas: 6.774.847 m²

Kota Palopo
Nilai: Rp 224.536.803.327,94
Bidang: 1.167
Luas: 3.170.889 m²

Kabupaten Pinrang
Nilai: Rp 41.798.597.763,00
Bidang: 748
Luas: 5.501.054 m²

Kabupaten Takalar
Nilai: Rp 203.853.829.977
Bidang: 734
Luas: 3.994.508 m²