KabarMakassar.com — Transparansi proyek infrastruktur milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Takalar dipertanyakan.
Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menemukan proyek jalan multiyears yang berjalan tanpa papan informasi dan minim sosialisasi kepada masyarakat.
Temuan itu mencuat saat rombongan Banggar DPRD Sulsel melakukan peninjauan langsung pada proyek preservasi jalan Paket 2 di Kecamatan Galesong Utara beberapa waktu lalu.
Ketua Banggar Mizar Roem menilai, pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk bersama mitra lokal PT Harfia itu belum menunjukkan keterbukaan informasi yang memadai di lapangan.
“Kami melihat sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pengerjaan proyek ini masih minim. Bahkan papan informasi proyek dan rambu-rambu yang seharusnya dipasang juga belum terlihat,” tegas Mizar, Sabtu (21/03).
Ia menekankan bahwa keberadaan papan informasi merupakan kewajiban dalam proyek pemerintah, sekaligus bentuk transparansi penggunaan anggaran publik. Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui progres pekerjaan karena berdampak langsung terhadap aktivitas mereka.
“Ini penting karena pengerjaan proyek pasti berdampak pada aktivitas warga di sekitar lokasi. Karena itu, publikasi informasi harus dilakukan secara intens oleh kontraktor,” ujarnya.
Selain soal keterbukaan informasi, Banggar juga memberi peringatan tegas terkait potensi penggunaan subkontraktor. DPRD Sulsel meminta agar pekerjaan tidak dialihkan ke pihak lain di luar pemenang tender.
“Kami sudah berkomitmen dengan pemenang tender agar pekerjaan ini tidak disubkontrakkan. Kalau diserahkan ke pihak yang tidak melalui proses lelang, kualitas pekerjaan bisa dipertanyakan,” katanya.
Legislator NasDem itu juga mengingatkan bahwa proyek yang dibiayai uang negara harus dikerjakan secara maksimal dan bertanggung jawab, baik dari sisi teknis maupun komunikasi publik.
“Ini uang masyarakat, jadi harus dikerjakan dengan serius agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ucapnya.
Banggar DPRD Sulsel turut menyoroti pentingnya menjaga kualitas pekerjaan sejak awal. Mizar mengingatkan bahwa lemahnya pelaksanaan dapat berujung pada kerusakan dini infrastruktur.
“Kalau tidak dikerjakan dengan baik, bisa saja baru satu bulan sudah rusak. Karena itu kami minta kontraktor lebih serius,” tukasnya.
