Oleh: Dawita Rama Mantan Ketua PMKRI Cabang Makassar Periode 2023/2024
KabarMakassar.com — Rilisnya Drama Korea Teach You a Lesson di Netflix pada 5 Juni 2026 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tontonan hiburan. Adaptasi dari webtoon Get Schooled (True Education) ini hadir sebagai kritik sosial yang tajam terhadap dunia pendidikan modern yang perlahan kehilangan otoritas, keberanian, dan kemampuan melindungi.
Film ini berkisah tentang Bureau of Protection of Educational Rights, sebuah badan khusus pemerintah yang dibentuk atas inisiatif Kementerian Pendidikan Korea Selatan untuk menangani kekerasan di sekolah, perundungan, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kegagalan institusi pendidikan melindungi korban. Namun sesungguhnya isu yang diangkat jauh lebih besar daripada sekedar siswa nakal atau guru yang keras. Film ini mempertanyakan satu hal yang urgen apa yang terjadi ketika sekolah kehilangan kewibawaannya sebagai ruang pendidikan?
Pertanyaan sangat harus bagi Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus perundungan menunjukkan bahwa sekolah belum selalu menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat menjadi 15 kasus hanya merujuk pada periode Januari–Juli 2024. Berdasarkan catatan akhir tahun FSGI, jumlah kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat menjadi 36 kasus sepanjang 2024 https://www.kompas.com/edu/read/2024/07/23/174854271/fsgi-kasus-kekerasan-di-sekolahsepanjang-2024-terbanyak-di-jenjang-smp dan kembali naik menjadi 60 kasus sepanjang 2025. Dari 60 kasus tersebut tercatat 358 korban, dengan kekerasan fisik menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan. FSGI juga mencatat sedikitnya 8 korban meninggal dunia akibat kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang 2025. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8248764/fsgi-ada60-kasus-kekerasan-di-sekolah-pada-2025-didominasi-kekerasan-fisik . Dari jumlah tersebut, 40% terjadi di tingkat SMP, 33 persen di SD, dan sisanya di SMA maupun SMK. Yang lebih mengkhawatirkan, lima korban dilaporkan meninggal dunia akibat kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ratusan pengaduan terkait pendidikan setiap tahunnya, dengan kasus perundungan menjadi salah satu laporan yang paling dominan. Angka-angka tersebut sesungguhnya hanya puncak gunung es. Banyak korban memilih diam karena takut, malu, atau tidak percaya bahwa sistem akan melindungi mereka. https://www.kpai.go.id.
Lebih memprihatinkan lagi, banyak kasus baru memperoleh perhatian serius setelah viral di media sosial. Publik masih mengingat kasus perundungan siswa SMP di Cilacap pada 2023 yang baru mendapat penanganan intensif setelah video kekerasan tersebar luas di internet. Begitu pula kasus perundungan di Serpong pada 2024 yang memicu perhatian nasional setelah pengakuan korban dan dokumentasi kejadian beredar di media sosial. Dalam kedua kasus tersebut, tindakan cepat justru muncul setelah tekanan publik, bukan karena sistem pencegahan bekerja sejak awal.
Kita masih sering menemukan pola yang sama korban diminta bersabar, berdamai, atau memaafkan demi menjaga nama baik sekolah. Sementara pelaku hanya menerima sanksi administratif yang minim efek jera. Budaya diam inilah yang dalam film menjadi akar tragedi.
Padahal dampak perundungan tidak sesederhana luka fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban bullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, gangguan kecemasan, penurunan prestasi belajar, kehilangan kepercayaan diri, bahkan kecenderungan bunuh diri. Dalam konteks ini, sekolah bukan hanya gagal mendidik, tetapi juga gagal melindungi.
Persoalan lain yang disorot film tersebut adalah menurunnya otoritas guru. Di Indonesia, tidak sedikit guru yang berada dalam posisi serba salah. Ketika membiarkan pelanggaran disiplin, mereka dianggap tidak tegas. Namun ketika menegakkan aturan, mereka berisiko dilaporkan oleh orang tua atau pelanggaram HAM atau dipersoalkan di media sosial.
Publik masih mengingat sejumlah kasus guru yang berhadapan dengan proses hukum setelah memberikan tindakan disiplin kepada siswa. Kasus yang dialami seorang guru di Sulawesi Selatan beberapa tahun lalu menjadi simbol bagaimana guru sering kali berada pada posisi rentan ketika menjalankan fungsi pendidikan dan pembinaan.
Tentu tidak ada ruang untuk membenarkan kekerasan dalam pendidikan. Namun membedakan tindakan disiplin yang profesional dengan kekerasan seharusnya menjadi bagian dari kebijakan yang jelas. Guru membutuhkan perlindungan hukum dan administratif ketika menjalankan tugasnya secara proporsional.
Sebab pendidikan tidak mungkin berjalan jika guru kehilangan kewenangan moral untuk mendidik. Film ini juga mengingatkan bahwa masalah pendidikan tidak selalu berasal dari siswa. Kadang justru orang dewasa yang memperburuk keadaan.
Juga yang sering di pertontonkan ketika orang tua yang selalu membela anak meski terbukti melakukan. Dalam sejumlah kasus, persoalan menjadi semakin rumit ketika relasi kuasa ikut bermain. Kedekatan dengan pihak tertentu, status sosial, maupun pengaruh yang dimiliki keluarga pelaku kerap menimbulkan persepsi bahwa proses penyelesaian tidak lagi berjalan secara netral. Akibatnya, hubungan yang seharusnya dibangun atas dasar kemitraan antara sekolah dan orang tua berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan. Ketika kewenangan disalahgunakan dan objektivitas dikorbankan, yang paling dirugikan adalah korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Padahal pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Siswa harus berperilaku sebagai siswa. Guru harus berperilaku sebagai guru. Orang tua harus berperilaku sebagai orang tua. Dan negara harus hadir sebagai negara. Kalimat sederhana itu menjadi pesan paling kuat dari film ini.
Berbagai kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menunjukkan bagaimana korban sering kali harus berjuang sendirian menghadapi institusi yang seharusnya melindungi mereka. Kasus yang terjadi di beberapa pesantren, perguruan tinggi, hingga sekolah menunjukkan bahwa relasi kuasa sering kali menjadi hambatan terbesar dalam penegakan keadilan.
Karena itu, gagasan yang ditawarkan film tentang lembaga perlindungan pendidikan yang independen patut dipertimbangkan. Indonesia membutuhkan mekanisme pengaduan yang benarbenar mampu bekerja di luar kepentingan sekolah. Bukan hanya untuk kasus bullying, tetapi juga kekerasan seksual, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dugaan korupsi dana pendidikan.
Lebih penting lagi, film ini menunjukkan bahwa respons cepat jauh lebih efektif daripada penanganan setelah tragedi terjadi. Sayangnya, birokrasi pendidikan Indonesia masih sering bersifat reaktif. Banyak kasus baru bergerak setelah menjadi viral. Seolah-olah keadilan baru berjalan ketika kamera ponsel menyala dan masa media sosial mulai ramai.
Negara terlalu sering hadir setelah tragedi terjadi, bukan sebelum tragedi dapat dicegah.
Padahal pencegahan seharusnya menjadi prioritas. Sekolah memerlukan sistem deteksi dini, kanal pelaporan yang aman, konselor yang memadai, serta prosedur penanganan yang jelas dan transparan. Pada akhirnya, inti pendidikan bukanlah nilai rapor, ujian, atau peringkat sekolah. Pendidikan adalah membentuk manusia. Karena itu pendidikan karakter tidak boleh berhenti sebagai tulisan di dinding kelas. Empati, tanggung jawab, keberanian melawan perundungan, kejujuran, dan kesadaran akan konsekuensi tindakan harus hidup dalam budaya sekolah seharihari.
Di sinilah Teach You a Lesson berhasil melampaui fungsi hiburan. Film ini menjadi pengingat bahwa sekolah bukan sekedar tempat belajar matematika atau sains, melainkan ruang sosial tempat generasi masa depan dibentuk.
Pelajaran terakhir ditujukan kepada industri perfilman Indonesia.
Yang paling menarik dari Teach You a Lesson bukan adegan aksinya atau hukuman terhadap pelaku. Yang menarik adalah keberaniannya menjadikan pendidikan sebagai isu sosial yang serius dan layak diperdebatkan secara nasional.
Padahal Indonesia memiliki banyak persoalan pendidikan yang layak menjadi film besar, perundungan di sekolah, guru honorer yang berjuang bertahan hidup, kesenjangan pendidikan kota dan desa, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tekanan akademik, pendidikan di daerah 3T, hingga konflik antara sekolah, orang tua, dan media sosial.
Namun industri film Indonesia masih lebih banyak bermain di wilayah yang aman, horor, romansa, komedi ringan, dan adaptasi kisah viral. Tidak ada yang salah dengan genre tersebut. Tetapi perfilman juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menghadirkan cerita yang mendorong refleksi publik. Korea Selatan telah membuktikan bahwa isu pendidikan dapat dikemas menjadi thriller, misteri, drama, bahkan aksi yang tetap menghibur. Film tidak harus menjadi ceramah untuk menjadi edukatif.
Indonesia membutuhkan lebih banyak SINEAS yang berani mengangkat persoalan pendidikan dengan jujur dan kritis. Sebab film yang baik bukan hanya membuat penonton tertawa, menangis, atau takut. Film yang baik juga membuat masyarakat berpikir.
Dan saat ini, mungkin tidak ada isu yang lebih layak dipikirkan bersama selain masa depan pendidikan kita sendiri.
