KabarMakassar.com — Keterbatasan ruang belajar hingga minimnya fasilitas penunjang aktivitas siswa terungkap dalam sidak pengawasan yang dilakukan Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman, di SMA Negeri 9 Makassar, Kamis (23/04).
Dalam pengawasan tersebut, Yeni menemukan sejumlah kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, mulai dari tambahan ruang kelas hingga fasilitas ekstrakurikuler. Ia menilai, kondisi ini tidak lepas dari aturan yang dinilai terlalu kaku sehingga menghambat pengembangan sekolah.
“Dari hasil pengawasan kami, banyak program yang sebenarnya ingin dijalankan, tetapi terkendala regulasi sehingga tidak bisa direalisasikan,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama adalah kebutuhan ruang belajar baru. Pihak sekolah, kata Yeni, membutuhkan sedikitnya dua ruang tambahan karena sebagian ruangan yang ada akan dialihfungsikan menjadi laboratorium.
Tak hanya itu, keterbatasan ruang juga dirasakan dalam kegiatan siswa. Dari total 12 ekstrakurikuler, hanya tersedia sekitar empat sekretariat yang bisa digunakan, sehingga aktivitas siswa tidak berjalan maksimal.
“Anak-anak butuh ruang ekspresi, tapi fasilitasnya sangat terbatas. Ini tentu tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang ada,” kata Srikandi PKS itu.
Anggota Komisi E itu juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan lahan sekolah, khususnya untuk pengembangan sarana olahraga. Dengan luas area yang dimiliki, menurutnya sekolah seharusnya bisa memiliki fasilitas yang lebih representatif.
“Lahannya sangat memungkinkan, tapi karena penganggaran digeneralisir, kebutuhan spesifik seperti ini tidak terakomodir,” jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan anggaran pendidikan tidak seharusnya disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah. Pendekatan seragam dinilai justru memperlambat pemenuhan fasilitas.
Sebagai tindak lanjut, Yeni menyatakan akan mendorong evaluasi terhadap regulasi yang ada, termasuk membuka peluang fleksibilitas dalam perencanaan anggaran ke depan.
“Kita akan pelajari kembali regulasinya. Kalau ada ruang fleksibilitas, itu harus dimanfaatkan agar perbaikan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan klasik di sejumlah sekolah, seperti belum tersedianya pagar karena terbentur aturan pembangunan.
“Banyak sekolah mengalami hal yang sama. Pagarnya belum ada, tapi tidak dibolehkan membangun. Ini harus dicarikan solusi bersama,” tukasnya.
