KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel melaksanakan kegiatan Verifikasi Identifikasi Infrastruktur Informasi Vital (IIV) lingkup Pemprov Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, pada Rabu (04/06).
Perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hadir langsung pada agenda tersebut selaku supervisor dan verifikator.
Hal tersebut menjadi tindak lanjut dari Surat Kepala BSSN Nomor 2994/BSSN/D3/KS.01.02/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025 perihal Penyampaian Pelaksanaan Verifikasi Hasil Identifikasi IIV Sektor Administrasi Pemerintahan Diskominfo SP Sulsel.
Tujuan kegiatan tersebut untuk mengidentifikasi sistem elektronik Pemprov Sulsel yang termasuk dalam IIV.
Dalam kegiatan ini, tim BSSN melakukan validasi terhadap hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.
Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, menuturkan apresiasi atas kehadiran dan dukungan BSSN dalam proses tersebut.
“Kami di Pemprov Sulsel sebagai instansi penyelenggara pemerintahan daerah (IPPD) mengapresiasi kehadiran BSSN,” ujarnya.
“Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya kami memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap Bapenda dan BKD dapat mengoptimalkan sistem verifikasi IIV oleh BSSN ini,” tambahnya.
Sandiman Ahli Pertama Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel, Ahmad Tasyrif Arief, menerangkan jika tahap identifikasi oleh BSSN dilakukan pada dua sistem elektronik utama Pemprov Sulsel.
Dimana yang menjadi fokus penilaian, yaitu E-Pinisi (Pengelolaan Informasi Kepegawaian Terintegrasi) serta E-Samsat atau Sipamor (Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel.
Untuk diketahui, penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti dampak operasional, dampak terhadap data dan informasi, dampak finansial, dampak umum, serta tingkat ketergantungan antarsistem.
Sehingga, berdasarkan hasil pengukuran tingkat vitalitas, E-Pinisi dengan skoring 25, tergolong berdampak Terbatas hingga Minor, dimana hanya memenuhi klasifikasi sebagai Sistem Elektronik Kategori Tinggi Non-IIV.
Sedangkan E-Samsat atau Sipamor dengan skoring 31 menunjukkan sejumlah dampak signifikan, sehingga secara keseluruhan memenuhi klasifikasi IIV.
“Tim BSSN merekomendasikan pengembangan aplikasi yang mencakup sektor-sektor layanan publik yang lebih luas, serta meningkatkan pemanfaatan aplikasi dengan interdependensi tinggi,” paparnya.
Ahmad Tasyrif berharap, agar sistem keamanan semua aplikasi elektronik pemerintah, baik yang berpotensi maupun tidak masuk dalam klasifikasi IIV, mampu ditingkatkan untuk tetap menjaga dan mengoptimalkan layanannya.
“Terkhusus bagi aplikasi yang berpotensi IIV, kita berharap jadi percontohan dalam pengembangan sistem keamanan siber, khususnya bagi pemerintah daerah di Indonesia,” tuturnya.
