KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dengan skema multiyears yang akan mulai dijalankan pada tahun depan. Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 1.000 unit rumah di berbagai daerah.
Program ini disiapkan sebagai upaya mempercepat penanganan RTLH yang jumlahnya masih cukup tinggi di Sulsel. Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga berupaya memaksimalkan dukungan dari pemerintah pusat.
Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulsel, Syamsul S, mengatakan komitmen pemerintah provinsi terhadap penanganan RTLH cukup besar. Hal itu sejalan dengan arahan Gubernur Sulsel untuk memperluas cakupan bantuan perumahan bagi masyarakat.
“Concern Pak Gubernur tinggi. Tahun depan kita multiyearskan. Lebih dari seribu rumah kita rencanakan khusus dari APBD,” kata Syamsul, Minggu (07/06/2026)
Menurut dia, program multiyears diperlukan agar penanganan RTLH dapat dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Skema tersebut juga memungkinkan pemerintah merencanakan intervensi dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Selain menyiapkan program melalui APBD, Pemprov Sulsel juga berupaya menangkap peluang bantuan yang disiapkan pemerintah pusat. Karena itu, koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota mulai diperkuat sejak dini.
“Insyallah pekan depan kita undang 24 kabupaten/kota untuk melakukan pembahasan bersama, pendataan, karena kendala biasanya ada di data,” ujarnya.
Syamsul menjelaskan persoalan data selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penyaluran bantuan perumahan. Tidak jarang pemerintah pusat telah membuka program bantuan, namun daerah belum siap dengan data penerima yang dibutuhkan.
“Ketika pusat mau memberikan bantuan, data dari kabupaten tidak siap. Kita mau tangkap peluang ini tahun depan,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah tidak ingin kehilangan kesempatan memperoleh alokasi bantuan rumah dari pemerintah pusat hanya karena persoalan administrasi. Oleh sebab itu, pembenahan dan sinkronisasi data menjadi salah satu fokus utama yang sedang dilakukan.
Pemprov Sulsel juga mulai berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan seluruh kebutuhan data dapat dipenuhi sesuai ketentuan kementerian terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang Sulsel memperoleh tambahan bantuan perumahan.
“Makanya kita panggil kepala dinas untuk dibahas bersama data apa dibutuhkan disampaikan ke Kementerian Perumahan,” ujarnya.
Program multiyears yang sedang disiapkan tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah RTLH yang masih mencapai ratusan ribu unit di Sulsel. Pemerintah juga menargetkan kolaborasi antara APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBN dapat menghasilkan penanganan yang lebih terintegrasi.
Dengan dukungan data yang lebih akurat dan koordinasi yang lebih kuat, Pemprov Sulsel optimistis target rehabilitasi lebih dari 1.000 rumah pada tahun depan dapat direalisasikan. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
