KabarMakassar.com — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA) mulai menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan oligarki yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan sektor strategis nasional.
Hal tersebut disampaikan Tamsil saat menyampaikan arahan di temu tokoh masyarakat di Kantor Perwakilan DPD RI Sulsel, jalan Alauddin Kota Makassar, Minggu (07/06).
Menurut Tamsil, berbagai upaya penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan sumber daya alam, mulai dari sektor perkebunan hingga pertambangan, menjadi sinyal kuat bahwa negara sedang berupaya mengembalikan aset dan potensi penerimaan yang selama ini dianggap merugikan kepentingan publik.
“Ini memang dipahami oleh kalangan oligarki sebagai ancaman bagi keberlanjutan apa yang selama ini dilakukan,” kata Tamsil.
Ia mencontohkan sejumlah kasus yang belakangan mencuat, termasuk dugaan kerugian negara dalam sektor sawit, timah, hingga komoditas mineral strategis. Menurutnya, langkah penegakan hukum dan penertiban tata kelola menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pemanfaatan kekayaan alam nasional.
Tamsil menilai kebijakan tersebut perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat karena bertujuan memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam sekaligus memperbaiki sistem yang selama ini dinilai menyisakan banyak persoalan.
“Kita perlu memberikan dukungan kepada kebijakan Presiden yang membuat tata kelola sumber daya alam menjadi lebih baik. Kalau setiap kebijakan selalu dicurigai, maka tidak ada jalan untuk memperbaiki bangsa ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Tamsil juga mengingatkan agar kritik terhadap program pemerintah tidak berhenti pada penolakan semata, tetapi disertai solusi yang konstruktif. Ia mencontohkan berbagai program strategis nasional yang membutuhkan partisipasi masyarakat agar tujuan peningkatan kesejahteraan dapat tercapai.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kelompok oligarki pada umumnya lebih menyukai pemimpin yang mudah dipengaruhi dibanding pemimpin yang mengambil sikap tegas terhadap kepentingan ekonomi tertentu.
“Presiden boneka adalah yang paling disukai oligarki. Karena itu kita harus mendukung kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.
Tamsil juga mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilainya berani mengambil tindakan terhadap berbagai dugaan pelanggaran tanpa membedakan kedekatan politik maupun relasi pribadi.
Menurutnya, konsistensi penegakan aturan menjadi syarat penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan kekayaan negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mengambil bagian untuk memperbaiki keadaan. Yang terpenting adalah bagaimana kekayaan negara ini bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada rakyat,” tukasnya.
