KabarMakassar.com — Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait polemik program tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Utama Lantai 2 Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Senin (11/05).
Legislator PKS Sulsel, Haris Abdurrahman, menilai program ini membutuhkan evaluasi menyeluruh, khususnya pada sistem pengelolaan dapur penyedia makanan yang dinilai berpotensi mengedepankan aspek bisnis dibanding kualitas.
Haris mengatakan setiap kebijakan publik pasti memiliki sisi positif dan negatif, namun MBG menurutnya harus dikaji lebih serius karena menyangkut kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat.
“Kalau saya secara pribadi, tidak setuju juga dengan MBG. Karena dapur yang paling sehat dan paling bergizi adalah dapur rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang mau mencelakakan anaknya,” ujar Haris.
Ia menilai model dapur terpusat berisiko menghadirkan orientasi komersial jika tidak diawasi secara ketat. Dalam kondisi itu, kata dia, kualitas makanan dikhawatirkan justru terabaikan demi efisiensi biaya dan keuntungan.
“Sementara dapur-dapur ini juga bisa ada aspek komersialnya yang tidak memperhatikan kualitas. Kalau hanya mengejar keuntungan, makanan yang tidak layak pun bisa saja tetap diedarkan,” katanya.
Meski mengkritik, Haris mengakui MBG tetap relevan untuk wilayah dengan keterbatasan akses pangan dan tingkat kemiskinan tinggi. Menurutnya, program ini seharusnya diprioritaskan bagi daerah yang benar-benar membutuhkan, bukan justru terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Di daerah-daerah yang memang masyarakatnya tidak punya sesuatu untuk dimasak di rumah, ini tentu sangat membantu. Tapi jangan kota-kota yang sudah banyak akses justru lebih dulu, sementara daerah terpencil yang membutuhkan malah lambat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung perlunya pengawasan menyeluruh terhadap operasional dapur MBG, termasuk standar kebersihan, kualitas bahan pangan, hingga proses distribusi, agar program tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di tengah tujuan meningkatkan gizi masyarakat.
