KabarMakassar.com – Persoalan klasik pengelolaan sampah kembali mencuat di DPRD Kota Makassar. Sejumlah legislator menyoroti keterbatasan armada dan lemahnya sistem pemeliharaan mobil sampah yang dinilai menjadi biang keladi keterlambatan pengangkutan di banyak kelurahan.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh lagi menunda solusi.
Ia menyoroti khusus soal maintenance mobil sampah yang selama ini hanya terpusat di satu dinas. Akibatnya, perbaikan armada kerap menumpuk dan membuat pelayanan pengangkutan sampah di lapangan terganggu.
“Setiap tahun kita bahas ini, tapi tidak pernah ada solusi nyata. Kalau memang beban pemeliharaan tidak bisa ditangani dinas, sudah sebaiknya dialihkan ke kecamatan atau dikerjasamakan dengan bengkel resmi. Jangan sampai mobil sampah rusak berbulan-bulan hanya karena antrean panjang di PU,” tegas Suharmika, Jumat (22/08).
Menurutnya, optimalisasi pengelolaan sampah sangat bergantung pada ketersediaan armada yang sehat. Bila mobil tidak segera ditangani, sampah rumah tangga akan menumpuk dan menimbulkan masalah lingkungan.
DPRD mendesak Pemkot Makassar agar tidak lagi menunda kebijakan strategis dalam pengelolaan armada sampah. Dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus tumbuh, kebutuhan mobil sampah baru maupun sistem pemeliharaan yang efektif dinilai sangat mendesak.
“Ini soal pelayanan dasar kota. Kalau sampah terlambat diangkut, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Pemkot harus segera menjadikan persoalan armada sampah sebagai prioritas,” pungkas Suharmika.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Makassar, Irwan Jafar. Ia meminta agar pengadaan mobil sampah baru, khususnya jenis bokuda (armada kecil pengangkut sampah di kelurahan), menjadi perhatian prioritas dalam APBD.
“Banyak kelurahan terlambat mengangkut sampah warga hanya karena tidak ada bokuda. Ini kendala utama di lapangan. Saya sudah sampaikan di Banggar, pengadaan armada baru harus segera direalisasikan,” ungkap Irwan.
Irwan juga mengapresiasi wacana Wali Kota Makassar untuk membagi zona pemeliharaan armada. Menurutnya, jika sistem perawatan melekat di kecamatan, proses perbaikan akan lebih cepat dan efisien.
“Kalau perawatan langsung melekat di kecamatan, mobil yang rusak bisa segera ditangani. Tidak ada alasan antre berhari-hari di dinas,” tambahnya.
