KabarMakassar.com — Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil merilis jumlah penduduk Indonesia Semester I Tahun 2025 yang mencapai 286.693.693 jiwa.
Fakta ini dihimpun melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mengelola hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari 514 Dinas Dukcapil kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan rilis yang diterima, angka tersebut meningkat sebanyak 1.752.156 jiwa dibandingkan Semester II 2024 yang berjumlah 284.973.643 jiwa.
Dari total penduduk, laki-laki tercatat sebanyak 144.688.671 jiwa, lebih banyak dibanding perempuan yang berjumlah 142.005.022 jiwa.
“Undang-Undang ini mengatur bahwa data kependudukan diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun, yakni pada tanggal 30 Juni untuk Semester I, dan pada 31 Desember untuk Semester II,” jelas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi.
Distribusi penduduk per pulau menunjukkan Pulau Jawa masih mendominasi dengan 160.233.105 jiwa atau 55,89 persen dari total penduduk.
Disusul Pulau Sumatera 62.585.233 jiwa (21,83 persen), Sulawesi 21.071.986 jiwa (7,35 persen), Kalimantan 17.717.670 jiwa (6,18 persen), serta Bali dan Nusa Tenggara 15.911.499 jiwa (5,55 persen).
Sementara Papua memiliki 5.733.873 jiwa (2,00 persen), dan Maluku 3.354.316 jiwa (1,17 persen).
Rilis tersebut juga menunjukkan dinamika perpindahan penduduk di beberapa daerah. Empat wilayah di Pulau Jawa tercatat paling dinamis, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, dan Kabupaten Bandung.
Kabupaten Bogor misalnya, memiliki penduduk yang berpindah sebanyak 409.309 jiwa dan penduduk pendatang sebanyak 617.524 jiwa.
Menurut Teguh, penyajian data kependudukan secara berkala merupakan tugas Ditjen Dukcapil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan di Tanah Air. Data yang dikelola by name by address ini telah menjadi basis bagi berbagai kebijakan publik.
“Dengan data kependudukan yang akurat dan mutakhir, Indonesia mampu menyusun kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran,” ucapnya.
Dia menambahkan, database kependudukan yang terintegrasi menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan nasional.
Melalui data tersebut, pemerintah dapat merancang strategi pembangunan, memastikan alokasi sumber daya yang optimal, serta meningkatkan pelayanan publik.
“Dengan dukungan data yang terintegrasi dan up-to-date, Indonesia dapat terus membangun infrastruktur sosial dan ekonomi dengan lebih baik, mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dan mempercepat proses menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” pungkas Teguh.
