KabarMakassar.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerjanya, Kamis (11/09).
Dia menyebut perlunya upaya serius dari kepala daerah untuk mendorong peran swasta sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Tito mengingatkan bahwa banyak daerah di Sulsel yang masih mengandalkan sumber pendapatan tradisional. Sementara, kontribusi sektor swasta, termasuk investasi dan UMKM, belum sepenuhnya menjadi andalan.
“Yang jadi sorotan saya adalah angka swasta terutama di luar kota Makassar dan Parepare saya lihat PAD-nya relatif rendah,” kata Tito.
Dia menambahkan, rendahnya kontribusi swasta pada PAD membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis.
Menurutnya, kepala daerah tidak bisa hanya menunggu pendapatan dari dana transfer, melainkan harus menghidupkan iklim usaha di daerahnya masing-masing.
“Menunjukkan bahwa swastanya belum belum terlalu menjadi andalan. Itu saya minta ada upaya-upaya kepala daerah untuk menghidupkan swasta,” ujarnya.
Data realisasi pendapatan daerah menunjukkan masih adanya ketimpangan antarwilayah di Sulawesi Selatan. Berdasarkan laporan per 10 September 2025, rata-rata nasional realisasi pendapatan adalah 58,74 persen.
Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, terdapat 11 daerah yang melampaui rata-rata nasional, termasuk Pemprov Sulsel. sementara 14 daerah lainnya masih berada di bawah.
Kabupaten Pangkajene Kepulauan menjadi daerah dengan capaian tertinggi, yakni 71,27 persen, disusul Sidrap 65,34 persen, Wajo 65,09 persen, Parepare 64,90 persen, dan Takalar 64,52 persen. Sementara itu, Provinsi Sulsel sendiri berada di angka 61,54 persen, menempati posisi menengah ke atas.
Sebaliknya, sejumlah daerah masih menunjukkan capaian rendah. Kabupaten Kepulauan Selayar 47,94, dan Jeneponto hanya mencapai 42,51 persen, diikuti Toraja Utara 48,57 persen, Tana Toraja 49,62 persen, dan Bantaeng 50,22 persen.
Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi dan merupakan pusat ekonomi justru mencatat 53,59 persen, di bawah rata-rata nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Dia menekankan bahwa swasta bisa berkembang jika diberikan ruang yang memadai melalui kebijakan daerah yang pro-investasi.
“Permudah perizinan, berikan insentif-insentif supaya UMKM, dunia swastanya bisa hidup, investasi bisa hidup. Kira-kira begitu. Kalau hidup otomatis pertumbuhan ekonominya akan baik, inflasinya baik, PAD juga akan bertambah,” pungkas Tito.
