KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan Pemerintah Kota Makassar tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) pada proses pengisian jabatan kepala sekolah.
Penegasan itu disampaikan menyusul mencuatnya dugaan praktik transaksional yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Appi mengatakan langkah pertama yang dilakukan adalah memerintahkan Inspektorat Kota Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang namanya disebut dalam informasi yang beredar.
“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan,” kata Appi, Minggu (28/6).
Menurutnya, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh melalui mekanisme konfrontasi guna memastikan seluruh informasi yang beredar dapat diuji berdasarkan fakta.
“Semua akan dikonfrontasi, termasuk oknum Kabid, Kepala Seksi di GTK Dinas Pendidikan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam informasi video yang beredar,” ujarnya.
Munafri menegaskan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar harus bebas dari praktik suap maupun pungutan liar.
Ia mengaku sejak awal pemerintahannya telah menekankan agar seluruh proses pengisian jabatan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berlandaskan aturan.
“Sejak awal pemerintahan kami, saya tekankan bahwa seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilakukan secara jujur, transparan, profesional, dan tidak ada praktik bayar-membayar,” tegasnya.
Ia menambahkan hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan secara objektif. Karena itu, seluruh proses harus dibuka secara terang agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Semua harus dibuka secara terang. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Appi memastikan tidak ada ruang kompromi apabila pemeriksaan membuktikan adanya penyalahgunaan jabatan atau praktik pungli dalam proses pengisian kepala sekolah.
“Kalau nanti terbukti ada pelanggaran, tentu akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada kompromi terhadap praktik-praktik seperti ini,” tukasnya.
