KabarMakassar.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, mengeluarkan instruksi nasional kepada seluruh pejabat publik dari partainya untuk melakukan pemotongan gaji sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh kader PKS yang menduduki jabatan publik, mulai dari anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, hingga kepala daerah.
“Kepada seluruh pejabat publik PKS, baik anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota maupun kepala daerah kader PKS agar melakukan pemotongan gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan,” tegas Almuzzammil dalam pernyataan resminya, Selasa (2/12).
Instruksi ini diterbitkan menyusul laporan terbaru mengenai tingginya korban jiwa akibat bencana yang melanda tiga provinsi tersebut. Sebanyak 708 orang tercatat meninggal dunia, sementara ribuan lainnya masih membutuhkan bantuan darurat, terutama kebutuhan pangan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal.
Selain memerintahkan pemotongan gaji, Almuzzammil juga meminta seluruh pejabat publik PKS mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran di daerah masing-masing.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah tersalurkan secara cepat, tepat, dan transparan kepada seluruh korban terdampak.
“Jalankan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan distribusi bantuan pemerintah berjalan cepat, tepat, dan transparan,” ujarnya.
Tak hanya pejabat publik, instruksi serupa juga ditujukan kepada seluruh struktur dan kader PKS di tingkat pusat hingga ranting. Almuzzammil mengajak seluruh elemen partai melakukan penggalangan bantuan dalam berbagai bentuk, mulai dari donasi uang, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, hingga kebutuhan dasar lainnya.
“Kepada seluruh kader PKS agar peduli dan membantu saudara kita yang terdampak bencana dengan melakukan penggalangan dana, logistik, obat-obatan, pakaian layak pakai, dan berbagai kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban,” tambahnya.
Memastikan koordinasi yang terarah, PKS menetapkan bahwa seluruh penyaluran bantuan akan dikoordinasikan melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) masing-masing. Langkah ini diharapkan mempercepat proses distribusi serta mencegah tumpang tindih bantuan di lapangan.
Instruksi pemotongan gaji dan mobilisasi bantuan ini menjadi salah satu bentuk respons cepat PKS terhadap bencana besar yang terjadi di Sumatera, sekaligus menunjukkan komitmen partai dalam mengedepankan solidaritas dan aksi kemanusiaan.
