KabarMakassar.com — Fitnah dan serangan pribadi yang marak di media sosial kembali disorot Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Ia menilai derasnya arus informasi digital yang disertai ujaran kebencian dan framing negatif telah mencederai nilai-nilai demokrasi yang beradab.
Idrus mengingatkan, kebebasan berekspresi bukan berarti bebas memfitnah atau menebar kebencian. Menurutnya, demokrasi sejati hanya bisa tumbuh di atas dasar etika, kejujuran, dan tanggung jawab moral seluruh warga negara.
“Demokrasi harus dijalankan dengan cara demokratis. Kebebasan berbicara tidak boleh disalahgunakan untuk merusak martabat orang lain atau menciptakan permusuhan,” tegas Idrus dalam keterangannya, Sabtu (25/10).
Pernyataan itu disampaikan Idrus menanggapi gelombang serangan di media sosial terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menyebut, framing negatif terhadap Bahlil merupakan bentuk paradoks demokrasi modern, di mana ruang digital sering kali digunakan bukan untuk berdiskusi secara sehat, tetapi untuk menggiring opini destruktif.
“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara yang adil. Memperjuangkan demokrasi harus dengan cara yang demokratis. Tidak boleh dicemari oleh kebencian atau fitnah,” ujar mantan Menteri Sosial itu.
Idrus menilai, langkah dan kebijakan Bahlil selama menjabat di kabinet justru mencerminkan keberpihakan kuat terhadap rakyat. Ia menyebut Bahlil konsisten memperjuangkan pemerataan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Kesadaran sebagai pembantu Presiden membuat beliau selalu berada dalam garis kebijakan yang berpihak pada rakyat. Niatnya tulus memperkuat muruah dan martabat bangsa,” kata Idrus.
Lebih jauh, ia menilai loyalitas Bahlil terhadap Presiden Prabowo menunjukkan semangat pemerintahan yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, katanya, menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, bukan pada kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Filosofi kepemimpinan Presiden Prabowo itu sederhana namun mendalam: Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Merawatnya harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, solidaritas, dan nasionalisme,” ucap Idrus.
Terkait langkah dua organisasi sayap Golkar, yakni Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), yang mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri untuk berkonsultasi hukum soal unggahan yang dianggap menghina Bahlil, Idrus menegaskan hal itu bukan perintah resmi partai.
“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Itu murni bentuk spontanitas dan semangat kader muda yang ingin menjaga marwah partai dan pemimpinnya,” tegasnya.
Sementara pihak kepolisian menyebut kunjungan dua organisasi tersebut masih sebatas konsultasi hukum dan belum sampai pada tahap pelaporan resmi.
Idrus menutup keterangannya dengan mengajak seluruh pihak, khususnya elite politik dan pengguna media sosial, untuk lebih bijak mengelola perbedaan pandangan di ruang publik.
“Dinamika politik seharusnya memperkaya demokrasi, bukan memecah belah. Mari kita rawat demokrasi ini dengan etika, nalar, dan cinta terhadap bangsa,” pungkasnya.
