KabarMakassar.com — Program wajib belajar 13 tahun dinilai masih menghadapi tantangan besar di berbagai daerah, terutama dalam hal pemerataan akses pendidikan.
Anggota Komisi X DPR RI, Nilam Sari Lawira, mengungkapkan masih banyak anak di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi dan Donggala, yang belum bisa menikmati pendidikan hingga tingkat menengah akibat keterbatasan sarana dan kondisi sosial ekonomi.
“Realitasnya, masih ada anak-anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak sekolah yang jauh, dan minimnya fasilitas pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan besar,” tegas Nilam, Sabtu (25/10).
Menurut Nilam, keberhasilan wajib belajar 13 tahun tidak cukup hanya dengan kebijakan nasional, tetapi harus ditopang kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Ia menilai ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih sangat mencolok.
“Masih banyak sekolah yang kekurangan ruang belajar, tenaga pengajar terbatas, dan sarana penunjang seperti laboratorium atau perpustakaan tidak memadai. Ini menghambat kualitas pembelajaran,” ujarnya.
Nilam menambahkan, tantangan geografis di Sulawesi Tengah dengan wilayah yang tersebar dan medan sulit dijangkau menjadi faktor tambahan yang memperlambat pemerataan pendidikan.
Kondisi ini membuat sebagian anak di pelosok kesulitan melanjutkan sekolah setelah menamatkan pendidikan dasar.
Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Kemendikdasmen yang terus berupaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program pendataan dan intervensi berbasis wilayah. Nilam menilai kolaborasi lintas sektor merupakan kunci agar kebijakan wajib belajar benar-benar berdampak pada masyarakat di lapisan bawah.
“Wajib belajar 13 tahun bukan sekadar target administratif, tetapi komitmen moral dan konstitusional agar setiap anak Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang,” ujar legislator Partai NasDem itu.
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia unggul dan memutus rantai kemiskinan.
“Kalau akses pendidikan tidak merata, maka kesenjangan sosial akan terus melebar. Kita tidak boleh membiarkan satu pun anak tertinggal dari hak pendidikannya,” pungkas Nilam.
