KabarMakassar.com — Program seragam sekolah gratis yang digulirkan Pemerintah Kota Makassar menuai keluhan dari orang tua siswa dan pihak sekolah akibat keterlambatan distribusi dan kebingungan teknis pelaksanaan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar pun mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem di lapangan.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, A. Odhika Cakra, mengungkap sejumlah sekolah di daerah pemilihannya, Biringkanaya dan Tamalanrea, menjadi lokasi dengan keluhan terbanyak. Beberapa kepala sekolah, kata dia, bahkan masih menunggu instruksi tertulis dari Disdik terkait prosedur pembagian, sehingga proses distribusi terhambat.
“Kalau dari awal ada regulasi yang jelas dan arahan yang tegas, masalah seperti ini bisa dihindari. Program yang seharusnya membantu malah menimbulkan ketidakpastian,” ujarnya, Sabtu (09/08).
Selain persoalan teknis, Odhika menyoroti temuan bahwa ada sekolah yang tetap menjual seragam kepada siswa di tengah pelaksanaan program gratis. Menurutnya, hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi warga.
“Disdik harus menertibkan hal ini. Koordinasi antar sekolah perlu diperkuat. Jangan sampai kepala sekolah kebingungan karena tidak ada arahan yang jelas. Saya lihat di beberapa sekolah masih ada ‘gerakan tambahan’ dari kepala sekolah yang harusnya diatur secara resmi,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya batas waktu distribusi yang jelas dan sosialisasi menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Odhika berharap pembagian seragam gratis dapat rampung paling lambat akhir September.
“Sekarang ini banyak orang tua bertanya, bagaimana nasib anak-anak yang belum menerima seragam? Apakah mereka bebas memakai baju sekolah lain?” tuturnya.
DPRD Makassar juga mempertanyakan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam pengadaan seragam, yang dinilai belum maksimal sesuai janji pemerintah.
Dengan kondisi ini, DPRD menilai Disdik perlu berfokus tidak hanya pada percepatan distribusi, tetapi juga memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya terbantu malah merasa bingung dan kecewa. Pemerintah harus pastikan program ini berjalan sesuai tujuan awalnya,” pungkas Odhika.
