KabarMakassar.com — Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Maros pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp186,67 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Berdasarkan Rancangan Ringkasan APBD Maros Tahun Anggaran 2026, pagu TKDD yang pada 2025 mencapai Rp1,289 triliun, kini turun menjadi Rp1,022 triliun.
Penurunan tersebut terjadi pada hampir seluruh komponen utama TKDD, meliputi Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).
Rinciannya, Dana Desa berkurang Rp67,7 miliar, DBH turun Rp6,9 miliar, DAU mengalami penurunan menjadi Rp661,3 miliar, sementara DAK turun menjadi Rp223 miliar.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan pemangkasan dana tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran di berbagai sektor, khususnya pekerjaan fisik dan belanja modal.
“Kami harus melakukan penyesuaian di beberapa sektor, misalnya pekerjaan dan belanja modal di hampir semua OPD,” ujar Chaidir, Sabtu (11/10).
Ia menjelaskan bahwa penganggaran tahun depan akan dilakukan lebih selektif dan berbasis kebutuhan prioritas.
Sejumlah mekanisme pembangunan fisik kini juga menyesuaikan kebijakan baru pemerintah pusat.
“Sekarang kalau ada sekolah atau jalan rusak, kita usulkan lewat Inpres Jalan Daerah. Untuk sekolah, dananya langsung ditransfer ke sekolah, tidak lagi melalui APBD,” jelas mantan Ketua DPRD Maros itu.
Meski terjadi pemangkasan, Chaidir memastikan pelayanan publik dasar tetap menjadi prioritas utama.
Pemerintah daerah tetap mengamankan anggaran untuk pembayaran BPJS, obat-obatan, serta kebutuhan medis lainnya.
“Kita pastikan pelayanan dasar tetap jalan. BPJS, BMHP, dan obat-obatan tetap dianggarkan,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah proyek infrastruktur turut dievaluasi ulang akibat penurunan TKDD.
“Beberapa perbaikan jembatan seperti Jembatan Pakere, Simbang, Padaelo Mallawa, dan Mattampa Pole akan kita lihat kembali kondisinya. Sudah masuk di APBD, tapi karena pemangkasan ini, harus kita revisi lagi,” ungkapnya.
Meski demikian, Chaidir menegaskan bahwa pembayaran gaji ASN, PPPK, dan tenaga paruh waktu tetap aman dan tidak terdampak oleh penyesuaian anggaran.
