KabarMakassar.com — Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menginstruksikan kepada seluruh OPD Lingkup Pemprov Sulsel untuk proaktif dalam memberikan kebutuhan data bagi tim pemeriksa BPK RI.
Menurutnya, BPK RI Perwakilan Sulsel akan melakukan pemeriksaan mulai hari ini yang meliputi pemeriksaan keuagan, pemeriksaan kinerja (terkait penanggulangan kemiskinan) dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) bantuan partai politik.
"Kami menginstruksikan, kepada seluruh OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, agar proaktif dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa. Kita harap saling side by side (berdampingan) dalam memberikan informasi yang akurat kepada tim pemeriksa BPK," pungkasnya pada rapat terkait Persiapan Pemeriksaan Interim LKPD Tahun Anggaran 2021 oleh BPK RI, Senin (24/01).
Ia berharap, masukan dan bimbingan dari Tim Pemeriksa BPK untuk perbaikan atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021, bisa kembali meraih Opini WTP.
Ia pun menyambut baik dengan adanya pemeriksaan kinerja,karena dapat melihat upaya penanggulangan kemiskinan. Dimana angka kemiskinan per September 2021, di Sulsel tercatat 8,53% atau menurun 0,25% dari Maret 2021.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel terus berupaya melakukan perbaikan yang lebih baik. Salah satunya, LKPP RI memberikan predikat baik kepada Pemprov Sulsel atas indeks tata kelola pengadaan barang/jasa tahun 2021 dengan nilai 71,55.
Sehingga menurutnya, hal ini akan membangun kepercayaan masarakat terhadap pemerintah.
"Semoga dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan bisa membangun terobosan-terobosan yang lebih baik kedepan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung jawab Tim Pemeriksa BPK RI, Amri Lewa menyampaikan, dalam melaksanakan pemeriksaan ini dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 01 tahun 2017.
