KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan rotasi 263 pejabat eselon IV yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar berjalan sesuai prosedur dan tidak ada unsur demosi ataupun nonjob.
Ia menekankan, seluruh pejabat tetap diberi ruang strategis untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan publik.
“Alhamdulillah pelantikan berjalan dengan baik. Semua lurah sudah diposisikan dengan tepat dan seluruh prosesnya kami jalankan sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tidak ada jabatan yang dihilangkan, ini murni rotasi,” kata Appi usai melantik pejabat di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (29/09).
Pelantikan itu melibatkan 136 lurah serta 127 pejabat kepala seksi dan kepala sub-bagian pengawasan. Appi menegaskan langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan penataan kelembagaan untuk memperkuat soliditas tim dan mempercepat realisasi visi-misi MULIA (Munafri-Aliyah Mustika Ilham).
Menurutnya, mutasi pejabat adalah hal lumrah dalam birokrasi. Ia menepis anggapan bahwa rotasi ini identik dengan penurunan jabatan.
“Tidak ada demosi. Semua pejabat tetap dalam posisi pengawas. Ada yang tetap lurah, hanya berpindah ke kelurahan lain karena pertimbangan kinerja dan keahlian,” tegasnya.
Appi juga menggarisbawahi bahwa penyegaran jabatan penting agar pelayanan publik tetap dinamis. “Saya tidak ingin ada pejabat terlalu lama di satu tempat. Rotasi ini membuka kesempatan karier sekaligus menjaga semangat pengabdian,” jelasnya.
Appi menaruh harapan besar kepada para lurah baru. Ia menekankan bahwa lurah adalah garda terdepan pemerintahan yang menentukan baik buruknya layanan masyarakat.
“Apa yang kita lakukan hari ini harus menjadi momentum membangun sistem pelayanan yang lebih baik. Baik buruknya pelayanan akan tercermin dari kepemimpinan lurah di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya data akurat di lapangan, terutama terkait penanganan stunting, pengangguran, dan TBC. Menurutnya, lurah adalah pihak yang paling memahami kondisi warganya.
“Lurah harus memberikan data yang valid untuk intervensi. Tanpa itu, program pemerintah tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, memastikan pelantikan dilakukan sesuai aturan dan tidak ada pejabat yang dinonjobkan.
“Total pejabat yang dilantik 263 orang, terdiri dari 136 lurah dan 127 perangkat kecamatan serta kelurahan. Tidak ada yang didemosi, ini murni rotasi. Semuanya tetap dalam jabatan pengawas,” ujarnya.
Kamelia menambahkan, mutasi antar-kelurahan merupakan hal wajar karena ada pejabat dengan keahlian tertentu yang dibutuhkan di wilayah lain. Ia juga menegaskan, bila ada persoalan kinerja, akan ditindak sesuai mekanisme pemeriksaan resmi.
Meski rotasi besar di tingkat kelurahan telah rampung, Appi memastikan penyegaran akan berlanjut di level kecamatan dan SKPD.
“Masih ada beberapa posisi yang kosong, termasuk di kecamatan dan OPD. Itu akan segera kita isi agar roda pemerintahan berjalan lebih maksimal,” pungkasnya.
