KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mengencangkan langkah menghadapi maraknya aksi geng motor yang memicu keresahan warga.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan pengamanan lingkungan akan diperkuat hingga level terbawah dengan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (pos kamling) di seluruh wilayah kota.
Menurut Appi nama karibnya, penanganan gangguan keamanan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Pemerintah wilayah bersama masyarakat disebut harus ikut mengambil peran aktif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminal jalanan.
“Pos kamling akan kita aktifkan kembali. Camat, lurah, sampai RT/RW harus bergerak bersama menjaga wilayah masing-masing agar masyarakat merasa aman,” kata Appi di Balai Kota Makassar, Rabu (13/05).
Langkah itu, kata dia, menjadi bagian dari penguatan sistem keamanan berbasis lingkungan di tengah meningkatnya kekhawatiran warga terhadap aksi geng motor yang kerap menimbulkan kekerasan di jalan.
Munafri juga memberi apresiasi kepada jajaran Polrestabes Makassar atas langkah cepat dalam melakukan penindakan terhadap kelompok yang dinilai meresahkan masyarakat.
“Langkah cepat kepolisian patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menjaga keamanan kota dan memberikan rasa aman bagi warga,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan geng motor tidak cukup hanya ditangani lewat pendekatan represif. Menurutnya, pengawasan dari lingkungan keluarga juga menjadi faktor penting untuk mencegah keterlibatan remaja dalam aksi kriminal.
“Ini bukan semata tugas kepolisian. Semua punya tanggung jawab, terutama keluarga untuk memastikan anak-anak tidak terjerumus dalam aktivitas yang melanggar hukum,” tegasnya.
Pemkot Makassar, lanjut dia, juga membuka ruang dukungan penuh bagi aparat keamanan jika dibutuhkan dalam penguatan pengamanan wilayah. Koordinasi dengan unsur TNI-Polri serta perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan hingga kelurahan disebut terus diperkuat.
Terkait langkah tegas aparat terhadap pelaku kriminal, Munafri menegaskan hal itu merupakan kewenangan institusi kepolisian sesuai prosedur yang berlaku.
“Penindakan itu ranah kepolisian. Pemerintah mendukung dari sisi koordinasi dan penguatan lingkungan sosial agar persoalan ini bisa dituntaskan bersama,” tukasnya.
