KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi memperingatkan masyarakat agar tidak lagi memanfaatkan perpindahan kartu keluarga (KK) demi mengejar sekolah tertentu pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Menurut Appi, praktik manipulasi domisili dalam jalur zonasi selama ini menjadi salah satu penyebab ketimpangan distribusi siswa di sejumlah sekolah negeri di Makassar.
“Kami minta semua pihak bisa saling mengerti. Jangan lagi memindahkan kartu keluarga hanya untuk masuk ke sekolah tertentu. Praktik seperti ini justru menimbulkan ketimpangan,” ujar Appi, Kamis (7/5).
Ia menilai pola tersebut membuat beberapa sekolah mengalami penumpukan peserta didik, sementara sekolah lain justru kekurangan murid saat tahun ajaran baru dimulai.
“Akibatnya ada sekolah yang penuh, tapi ada juga yang minim pendaftar. Ini yang harus kita hindari,” katanya.
Pemkot Makassar kini mulai menjalankan SPMB 2026 dengan sistem baru berbasis digital melalui aplikasi LONTARA+ yang diklaim lebih terbuka dan terintegrasi. Sistem itu memungkinkan seluruh tahapan penerimaan dipantau secara real time untuk menekan potensi kecurangan maupun praktik titipan.
Appi mengatakan evaluasi total dilakukan setelah pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya menuai banyak keluhan, terutama terkait gangguan server dan dugaan intervensi dalam proses penerimaan siswa.
“Semua sistem tahun lalu kita bedah. Apa yang kurang kita perbaiki. Tahun ini kita pastikan tidak ada lagi alasan server down,” tegasnya.
Selain penguatan sistem digital, pemerintah kota juga membagi layanan ke dalam tiga server berbeda untuk jenjang TK, SD, dan SMP guna mengantisipasi gangguan teknis saat pendaftaran berlangsung.
Sistem baru itu turut dilengkapi fitur live chat pengaduan, notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan email, hingga pencocokan titik koordinat alamat peserta didik untuk memperkuat validasi data domisili.
Appi juga menegaskan transparansi menjadi fokus utama dalam pelaksanaan SPMB 2026 agar kepercayaan publik terhadap proses penerimaan siswa baru dapat kembali terjaga.
“Makanya sistem ini harus terbuka supaya semua bisa melihat dan tanggung jawab tidak hanya di satu pihak,” tukas Appi.
