KabarMakassar.com — Realisasi investasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2025 mencapai Rp5,698 triliun. Angka tersebut tersebar di 24 kabupaten/kota dengan kontribusi terbesar datang dari lima daerah utama.
Kota Makassar menempati posisi pertama dengan nilai investasi Rp2,177 triliun atau sebesar 38,21 persen dari total investasi di Sulsel. Posisi kedua diisi oleh Kabupaten Luwu Timur yang berhasil mencatat investasi sebesar Rp948 miliar atau 16,65 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Luwu berada di posisi ketiga dengan realisasi Rp643 miliar atau 11,29 persen. Kabupaten Maros menyusul di peringkat keempat dengan investasi Rp313 miliar atau 5,50 persen, sedangkan Kabupaten Bantaeng menutup lima besar dengan Rp244 miliar atau 4,30 persen.
Di luar lima besar, sejumlah daerah juga mencatat realisasi investasi cukup signifikan. Kabupaten Bulukumba membukukan Rp218 miliar, Kabupaten Jeneponto Rp170 miliar, Kabupaten Gowa Rp134 miliar, Kabupaten Bone Rp133 miliar, Kabupaten Pinrang Rp111 miliar, serta Kota Palopo Rp88 miliar.
Sementara itu, Kota Parepare berada di angka Rp88,1 miliar atau 1,55 persen, Kabupaten Wajo Rp64 miliar, Kabupaten Takalar Rp58 miliar, dan Kabupaten Pangkep Rp55 miliar. Kabupaten Barru mencatat Rp53 miliar, Toraja Utara Rp31,5 miliar, serta Tana Toraja Rp28,4 miliar.
Investasi juga masuk ke Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp24,9 miliar, Kabupaten Soppeng Rp16,6 miliar, Kabupaten Sinjai Rp15,2 miliar, Kabupaten Sidrap Rp11,5 miliar, Kabupaten Enrekang Rp7,2 miliar, dan Kabupaten Selayar Rp4,3 miliar.
Secara keseluruhan, total proyek investasi di Sulsel pada Triwulan II 2025 mencapai 14.975 proyek dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 7.157 orang. Sementara itu, tenaga kerja asing yang terserap berjumlah 0 orang, menunjukkan dominasi penyerapan tenaga kerja lokal.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulsel, Asrul Sani, menjelaskan bahwa dominasi Makassar dalam realisasi investasi tidak terlepas dari kesiapan lahan dan infrastruktur yang sudah tersedia.
Menurutnya, kawasan industri di Makassar meski hanya menyisakan sekitar 10 persen lahan, tetap menjadi daya tarik utama karena bisa langsung dimanfaatkan oleh investor.
“Kita masih punya di sini kawasan industri Makassar, tapi lahan yang tersisa tinggal sekitar 10% dari lahan yang ada. Kita ada kawasan industri Takalar, itu masih proses pembebasan lahan, infrastrukturnya belum, termasuk juga Bantaeng, sebenarnya dari sisi lahan belum, masih proses pembebasan lahan,” jelas Asrul.
Ia menambahkan, investor asing biasanya membutuhkan kesiapan penuh sebelum menanamkan modal. Jika lahan dan infrastruktur belum tersedia, maka investasi cenderung tertunda. Karena itu, kesiapan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menarik investasi.
“Nah, investor asing itu begitu dia mau menanamkan modalnya, ini tadi harus sudah siap. Begitu ada uangnya bermitra dengan mitra lokal, langsung bisa jalan. Jadi memang harus kita persiapkan, harus terencana. Karena investasi itu harus terencana, tidak ujug-ujug kita menawarkan tapi lahannya tidak siap dan segala macam,” lanjutnya.
Asrul juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah menetapkan zonasi kawasan industri dan area pengembangan budidaya yang lebih jelas, sehingga investor memiliki kepastian sebelum masuk ke daerah.
“Iya, harus punya perencanaan. Kita plotting, ada daerah-daerah zonasi plotting untuk kawasan industri, ada untuk pengembangan budidayanya,” pungkas Asrul.
