KabarMakassar.com — Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri menegaskan lebih mementingkan dan mengutamakan warga lokal dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.
Bahkan Junaedi Bakri meminta agar para pelamar yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jeneponto mendapatkan prioritas khusus atau privilege dalam proses seleksi CPNS.
Menurutnya, langkah ini diharapkan agar dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada putra-putri daerah Jeneponto untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Terlebih lagi, Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk memajukan Jeneponto dengan melibatkan warga lokal dalam setiap lini pemerintahan.
“Pelamar ber-KTP Jeneponto harus menjadi prioritas, karena mereka memahami kebutuhan dan dinamika daerah ini lebih baik dari pada yang lain. Disisi lain, pengalaman penerimaan CPNS tahun-tahun sebelumnya sebagian besar yang lulus dari luar atau sekitar 73% lebih, ini yang kita harus proteksi,” ujar Junaedi Bakri.
Dalam upaya menjaga integritas dan keadilan proses itu, Junaedi menekankan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jeneponto tak melayani lagi perpindahan domisili yang hanya bertujuan untuk memenuhi syarat administrasi melamar CPNS.
Hal itu bertujuan kata Junaedi, agar mencegah manipulasi data yang bisa merugikan masyarakat asli Jeneponto.
“Kita harus bersikap tegas. Disdukcapil Kabupaten Jeneponto tidak boleh memfasilitasi perpindahan domisili yang tidak berdasar, hanya demi kepentingan mengikuti seleksi CPNS. Ini adalah bentuk keadilan untuk warga asli Jeneponto,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas DukCapil Jeneponto, Mustaufiq langsung merespon dan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti penyampaian Pj Bupati Jeneponto.
“Apa yang beliau sampaikan, Insya Allah akan kami laksanakan dengan baik, mengingat hal ini juga tentu sangat bermanfaat bagi Masyarakat Jeneponto. kalau hal baik ayo kita bahagiakan warga Jeneponto,” ungkap Opiq sapaan akrab Mustaufiq
Mustaufiq juga optimis agar langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, sekaligus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jeneponto.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kepentingan masyarakat lokal dalam setiap kebijakan yang diambil demi kemajuan bersama,” jelasnya.
