KabarMakassar.com — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar 2025 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Makassar yang dinilai belum maksimal, khususnya dalam pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga.
Ketua Pansus LKPJ, juga Anggota Komisi B DPRD Basdir, mengungkapkan evaluasi tersebut muncul setelah pihaknya mencermati capaian kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Meski secara umum mayoritas OPD mencatat capaian di atas 80 persen, beberapa dinas justru masih tertinggal jauh dari target.
Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah Dispora Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi Pansus, capaian program pembinaan atlet baru berada di angka 45 persen, sementara program peningkatan prestasi atlet hanya menyentuh 20 persen.
“Dispora ini masih perlu dipacu. Kami minta perhatian khusus dari Wali Kota terhadap kinerja dinas ini karena capaian pembinaan atlet baru 45 persen, sementara peningkatan prestasi atlet hanya 20 persen,” kata Basdir, usai menyampaikan rekomendasi LKPJ Wali Kota Makassar di lantai II Balaikota Makassar ruang Sipakatau, Rabu (13/05).
Menurut dia, rendahnya capaian tersebut diduga kuat dipengaruhi lemahnya komunikasi dan koordinasi antara Dispora dengan cabang olahraga (cabor) serta organisasi induk olahraga seperti KONI.
Basdir menilai Dispora tidak bisa bekerja sendiri dalam mengurus pembinaan olahraga daerah karena pemetaan persoalan teknis justru lebih dipahami oleh para pelaku olahraga.
“Harus berkolaborasi, jangan jalan sendiri. Yang lebih tahu kondisi olahraga itu ya cabor dan KONI. Kalau jalan sendiri pasti akan kesulitan,” tegasnya.
Ia menambahkan, minimnya koordinasi membuat Dispora berpotensi tidak memahami persoalan utama yang dihadapi masing-masing cabor, sehingga target pembinaan dan peningkatan prestasi sulit tercapai.
Karena itu, Pansus secara resmi merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin agar memerintahkan evaluasi internal di tubuh Dispora, termasuk mendorong perbaikan komunikasi dengan pihak eksternal.
“Terkait Dispora ini perlu evaluasi besar. Kadispora harus memperbaiki komunikasi dengan cabor-cabor supaya tahu persoalan sebenarnya dan target bisa tercapai lebih efektif,” tukasnya.
