KabarMakassar.com — Anggaran Makassar Half Marathon (MHM) sebesar Rp2,5 miliar dari APBD Kota Makassar mendapatkan sorotan tajam dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 di DPRD Makassar, Rabu (06/05).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Makassar, Azwar Rasmin, mempertanyakan besarnya penggunaan dana daerah untuk event olahraga tersebut di tengah masih banyak persoalan pendidikan dan kesehatan yang dinilai lebih mendesak.
“MHM ini bagus untuk promosi Makassar dan kami mendukung kegiatan olahraga. Tapi yang jadi pertanyaan, kegiatan ini juga punya sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, sementara APBD yang dipakai masih sangat besar, Rp2,5 miliar,” kata Azwar.
Menurutnya, penggunaan anggaran miliaran rupiah untuk event lari menjadi kontras ketika masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Anak sekolah kita masih ada yang tidak bisa sekolah, masyarakat sakit juga masih banyak yang membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Azwar menilai event olahraga tetap bisa dilaksanakan, namun skema pembiayaannya perlu dievaluasi agar tidak terlalu membebani APBD.
“Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu dievaluasi total,” tegasnya.
Ia juga menyinggung keuntungan yang diperoleh penyelenggara dari sponsor dan biaya registrasi peserta, sehingga menurutnya pemerintah cukup berperan sebagai fasilitator tanpa harus menggelontorkan anggaran besar.
“Mereka sudah dapat sponsor, dapat biaya pendaftaran peserta, lalu masih dibantu APBD miliaran rupiah. Mestinya pemerintah cukup memfasilitasi saja,” katanya.
Dalam forum pembahasan tersebut, Azwar bahkan meminta agar program MHM dimasukkan sebagai catatan khusus dalam rekomendasi akhir Pansus LKPJ DPRD Makassar.
“Kalau bisa ini jadi catatan khusus dalam LKPJ, bahkan dipertimbangkan untuk dibatalkan jika memang tidak efektif,” lanjutnya.
Sorotan terhadap anggaran MHM muncul di tengah evaluasi DPRD terhadap prioritas belanja Pemerintah Kota Makassar yang dinilai harus lebih difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik.
