KabarMakassar.com — Pemerintah memperkuat stabilisasi harga cabai dan bawang merah dengan mendorong distribusi pasokan dari daerah sentra produksi ke wilayah yang mengalami tekanan harga.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan pasokan kedua komoditas hortikultura tersebut di berbagai daerah.
“Harga dan pasokan cabai serta bawang merah di berbagai wilayah terus kami pantau. Apabila terdapat indikasi tekanan harga di suatu daerah, intervensi segera dilakukan melalui penguatan distribusi dari sentra produksi ke wilayah yang membutuhkan. Hal ini penting agar keseimbangan pasokan tetap terjaga dan pergerakan harga tidak menimbulkan tekanan berlebihan bagi masyarakat,” ujar Maino, Kamis (12/03/2026).
Menurutnya, cabai dan bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang berkontribusi besar terhadap komponen volatile food dalam inflasi nasional. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha guna memastikan distribusi dari daerah produksi ke wilayah konsumsi berjalan lancar.
“Komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang memang relatif sensitif terhadap perubahan pasokan dan distribusi antarwilayah. Karena itu, penguatan koordinasi dan distribusi menjadi kunci. Dengan distribusi yang lebih lancar dari sentra produksi ke daerah konsumsi, fluktuasi harga dapat dimitigasi sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga,” jelas Maino.
Berdasarkan telaah Bapanas terhadap data Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dirilis Badan Pusat Statistik pada minggu pertama Maret 2026, kenaikan indeks harga di sejumlah daerah tidak serta-merta menunjukkan harga telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).
Pada komoditas cabai rawit, sebanyak 177 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan IPH. Namun, hanya 133 kabupaten/kota atau sekitar 75,14 persen yang mencatat harga di atas HAP, sementara 44 kabupaten/kota atau sekitar 24,86 persen masih berada di bawah HAP.
Untuk cabai merah, terdapat 129 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Dari jumlah tersebut, 35 kabupaten/kota atau sekitar 27,13 persen berada di atas HAP, sedangkan 94 kabupaten/kota atau sekitar 72,87 persen masih berada di bawah harga acuan.
Sementara itu, pada komoditas bawang merah terdapat 136 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Dari jumlah tersebut, 50 kabupaten/kota atau sekitar 36,76 persen mencatat harga di atas HAP dan 86 kabupaten/kota atau sekitar 63,24 persen masih berada di bawah harga acuan.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 9 Maret 2026, harga rata-rata nasional bawang merah di tingkat konsumen tercatat Rp41.109 per kilogram, relatif mendekati HAP sebesar Rp41.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024 dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 529 Tahun 2024.
Harga bawang merah terendah tercatat di Provinsi Jambi sebesar Rp29.429 per kilogram, sementara harga tertinggi berada di Papua Tengah mencapai Rp72.250 per kilogram.
Untuk cabai merah keriting, harga rata-rata nasional tercatat Rp40.801 per kilogram atau sekitar 25,82 persen di bawah HAP. Adapun harga cabai rawit merah berada pada level Rp74.726 per kilogram, dengan harga terendah di Sumatera Utara sebesar Rp41.811 per kilogram dan tertinggi di Papua Selatan mencapai Rp112.143 per kilogram.
Dari sisi pasokan, distribusi komoditas hortikultura di Pasar Induk Kramat Jati mulai menunjukkan perbaikan. Pada 9 Maret 2026, pasokan bawang merah tercatat sekitar 104 ton, sementara cabai merah keriting sekitar 24 ton dan cabai rawit merah sekitar 14 ton.
“Ke depan, aksi stabilisasi akan terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk mendorong penjualan langsung dari petani ke konsumen melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) maupun toko petani mandiri sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan harga tetap wajar bagi masyarakat,” tambah Maino.
“Arahan Bapak Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman jelas, pemerintah harus memastikan pasokan tersedia dan distribusi berjalan baik sehingga harga di tingkat masyarakat tetap terkendali,” pungkasnya.
