KabarMakassar.com — Pelantikan dan mutasi jabatan perdana lingkup Pemerintah Kota Makassar tahun 2026 yang merotasi 109 pejabat administrator dan pengawas langsung disertai peringatan dari legislatif.
Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, meminta paracamat yang baru dilantik segera siaga menghadapi ancaman banjir di tengah musim hujan dan cuaca ekstrem.
Supratman menegaskan, rotasi besar yang dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin (Appi) telah berjalan sesuai aturan tanpa menonjobkan pejabat.
“Hampir tidak ada pejabat atau eselon yang dilantik maupun digeser itu dinonjobkan. Itu sesuai arahan Kemendagri, semua dilakukan berdasarkan aturan,” ujarnya, Jumat (06/02).
Ia juga meyakini pejabat yang dilantik memiliki pengalaman birokrasi sehingga mampu langsung bekerja di posisi barunya.
“Mereka bukan orang baru di ASN. Semua punya pengalaman dan siap ditempatkan di mana pun,” katanya.
Namun, pascapelantikan, ia mengingatkan tantangan awal yang harus dihadapi camat adalah kesiapsiagaan bencana, khususnya banjir yang berpotensi meningkat saat musim hujan.
Menurutnya, arahan tersebut juga sejalan dengan instruksi pemerintah pusat dalam forum Rakornas, yang menekankan dua isu prioritas daerah persampahan dan banjir.
“Yang paling utama itu persampahan, yang kedua banjir. Dengan kondisi cuaca ekstrem sekarang, Makassar pasti rawan,” tegas Supratman.
Ia menyebut sedikitnya empat kecamatan harus menjadi perhatian serius karena kerap terdampak banjir tahunan, yakni Panakkukang, Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala.
“Empat wilayah itu harus mempersiapkan diri. Camat yang baru dilantik mesti menyiapkan siaga, tim siaga atau Satgasnya,” ujarnya.
Supratman mengingatkan, meski intensitas banjir tiap tahun bisa berbeda, kewaspadaan tidak boleh menurun karena faktor cuaca semakin sulit diprediksi.
“Kadang ada tahun airnya kurang, tapi kita tidak tahu tahun ini karena cuaca sangat ekstrem,” katanya.
DPRD berharap para camat hasil mutasi perdana ini mampu bergerak cepat mengantisipasi potensi banjir, mulai dari kesiapan personel, koordinasi lintas OPD, hingga penanganan persampahan yang menjadi salah satu pemicu genangan di wilayah rawan.
