KabarMakassar.com — Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai memetakan kondisi ketahanan dan kerentanan pangan wilayahnya melalui pemutakhiran Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2025.
Upaya ini diarahkan untuk memberikan basis data yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan, penentuan prioritas intervensi, hingga evaluasi program ketahanan pangan.
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai menegaskan bahwa peta kerentanan pangan ini akan menjadi instrumen penting dalam membaca dinamika ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sinjai, Andi Himawan Saleh, menjelaskan bahwa FSVA memungkinkan pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah yang paling membutuhkan intervensi.
Peta tematik ini disiapkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data yang lebih terarah.
“Sosialisasi ini bertujuan untuk menyajikan data kerentanan pangan dalam bentuk peta tematik agar dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, evaluasi, dan penentuan prioritas intervensi kebijakan dan program untuk mencapai ketahanan pangan di Kabupaten Sinjai,” ucap Himawan pada kegiatan sosialisasi FSVA, pada Rabu (19/11),
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa, menekankan bahwa pemetaan kerentanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan wilayah yang rawan dapat ditangani dengan tepat.
Dia menyampaikan bahwa aspek ketahanan pangan jauh lebih kompleks dari sekadar ketersediaan pangan semata.
“Ketahanan pangan tidak hanya membahas tentang pangan, akan tetapi juga faktor yang mempengaruhi, termasuk ekonomi, iklim, sarana dan pra-sarana, kondisi sosial, serta kebijakan dan stabilitas politik,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa seluruh perangkat terkait harus memahami betul indikator penyusun ketahanan pangan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan status wilayah. Hal ini terutama penting bagi daerah yang masuk kategori rawan.
“Semua pihak yang terlibat akan pemetaan ketahanan pangan wajib mengerti indikator yang berpengaruh pada kondisi pangan, agar tidak ada kesalahpahaman, terutama bagi wilayah yang rawan ketahanan pangan,” tutur Andi Jefri.
Pemkab Sinjai berharap pemutakhiran FSVA dapat memperkuat akurasi kebijakan sekaligus mempercepat langkah intervensi untuk mengurangi kerentanan pangan di daerah.
