KabarMakassar.com — Kunjungan kerja (Kunker) Komisi III DPR RI ke Kabupaten Takalar menjadi momentum penting bagi penguatan penegakan hukum di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, memberikan apresiasi khusus terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar di bawah kepemimpinan Kajari Syamsurezky, Kamis (30/04).
Berdasarkan hasil peninjauan di Gedung Kantor Kejari Takalar, Rudianto menilai jajaran kejaksaan setempat telah menunjukkan progres positif yang signifikan di berbagai lini pelayanan hukum.
“Kami melihat kinerja Kejari Takalar cukup baik. Penanganan perkara di bidang pidana khusus (pidsus), pidana umum (pidum), hingga perdata dan tata usaha negara (datun) berjalan optimal dan menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum,” ujar Rudianto Lallo.
Mantan Ketua DPRD Makassar ini menegaskan bahwa profesionalisme jajaran kejaksaan adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Komisi III DPR RI, menurutnya, menaruh perhatian serius terhadap setiap capaian maupun kendala yang dihadapi aparat di daerah guna memastikan pelayanan hukum tetap prima.
Lebih lanjut, Rudianto menambahkan bahwa keberhasilan Kejari Takalar tidak lepas dari sinergi yang harmonis dengan instansi lain, seperti kepolisian dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Takalar.
Merespons apresiasi tersebut, Kajari Takalar Syamsurezky menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia menyebut dukungan dari legislatif merupakan suntikan motivasi bagi seluruh personel Kejari Takalar untuk terus bekerja secara kolektif.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, baik dalam penanganan perkara pidana maupun dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah melalui bidang datun,” ungkap Syamsurezky.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memastikan Kejari Takalar tetap menjadi lembaga yang profesional dalam menangani setiap perkara, transparan dalam proses hukum dan berkeadilan dan berintegritas demi mendukung pembangunan daerah.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara fungsi pengawasan legislatif dan eksekusi penegakan hukum di lapangan, sehingga kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Takalar terus meningkat.
