KabarMakassar.com — Upaya pemulihan dua gedung parlemen yang rusak akibat demonstrasi 29 Agustus 2025 mulai memasuki fase penting.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum resmi menandatangani kontrak pelaksanaan tahap awal rekonstruksi gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar bersama PT Hutama Karya.
Penandatanganan dilangsungkan di disaksikan Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir, Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (11/12).
Kontrak ini menandai dimulainya pengerjaan tahap pertama dengan nilai sekitar Rp10 miliar, sebagai bagian dari total alokasi anggaran pemulihan senilai Rp90 miliar yang disiapkan pemerintah untuk menangani kerusakan berat pada kedua gedung legislatif tersebut.
Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Cipta Karya Wilayah I Sulawesi Selatan, M. Yamin Thalib, mengungkapkan bahwa tahap awal diarahkan untuk mengamankan struktur bangunan prioritas, termasuk rehabilitasi sayap kanan gedung DPRD Makassar dan rekonstruksi beberapa blok gedung DPRD Sulsel.
“Kontrak tahap pertama ini mencakup kegiatan di Kota Makassar dan Provinsi Sulsel. Di Makassar, baru bangunan sayap kanan yang masuk penanganan. Sementara ruang paripurna kemungkinan akan dikerjakan pada tahap kedua,” jelas Yamin.
Untuk DPRD Sulsel, Yamin menjelaskan bahwa terdapat 11 massa bangunan yang harus ditangani. Dari hasil analisis teknis, bangunan Sekretariat yang tergolong tua dipastikan masuk kategori rekonstruksi penuh, sedangkan beberapa massa bangunan lainnya cukup direhabilitasi.
“Analisis kerusakan sudah dilakukan untuk menentukan mana yang direhab dan mana yang direkonstruksi. Meski tampak rusak berat, banyak struktur yang masih memungkinkan diperbaiki,” tambahnya.
Ia memastikan bahwa PT Hutama Karya menjadi pemenang tender dan akan memulai pengerjaan dengan target penyelesaian dalam waktu enam bulan. Jika tidak ada kendala, tahap awal rekonstruksi diprediksi rampung pada Juni 2026.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Sulsel, M. Jabir, menegaskan bahwa pemulihan gedung merupakan kebutuhan mendesak agar aktivitas lembaga legislatif dapat kembali berjalan normal.
Ia berharap kontrak yang sudah berjalan dapat dipenuhi tepat waktu.
“Kami berharap proyek ini bisa segera diselesaikan agar para anggota dewan dapat kembali berkantor seperti biasa,” ujarnya.
