KabarMakassar.com — Komisi I DPR RI menyetujui kelanjutan ratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Turki serta Indonesia dengan Malaysia. Meski demikian, DPR mengingatkan pemerintah agar implementasi kerja sama tersebut tidak membebani ruang fiskal negara melalui pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang tidak terencana.
Peringatan tersebut disampaikan Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, ratifikasi kerja sama pertahanan harus diikuti dengan perencanaan pengadaan alutsista yang matang dan sesuai kemampuan keuangan negara.
Syamsu menilai Indonesia menghadapi tantangan tersendiri karena menerapkan politik luar negeri bebas aktif yang membuat sumber pengadaan alutsista berasal dari berbagai negara. Kondisi itu, menurutnya, harus diantisipasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam interoperabilitas sistem pertahanan.
“Kita punya alutsista ada yang dari Eropa, Amerika, China, dan India. Karena itu harus ada jaminan bahwa interoperabilitasnya tetap ada. Jangan sampai kita beli satu terus yang lain itu tidak bisa operate, tidak bisa connect, platformnya tidak sama,” tegasnya.
Selain persoalan kompatibilitas sistem, Syamsu juga menyoroti aspek pembiayaan pengadaan alutsista yang menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR. Ia mengingatkan pemerintah agar setiap rencana belanja pertahanan disusun berdasarkan kebutuhan paling mendesak dan tidak melampaui kapasitas fiskal negara.
Menurut legislator Fraksi PKB tersebut, keterbatasan anggaran negara mengharuskan pemerintah menentukan prioritas pengadaan alutsista secara selektif. Langkah itu dinilai penting agar setiap belanja pertahanan memberikan manfaat strategis sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal nasional.
Dia juga menegaskan dukungannya terhadap penguatan kerja sama pertahanan internasional, namun meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan pengadaan alutsista dilakukan secara efektif, efisien, dan sejalan dengan kemampuan keuangan negara. Menurutnya, perencanaan yang tepat akan memperkuat sistem pertahanan nasional tanpa mengganggu stabilitas fiskal dalam jangka panjang.
“Kita akan susun skala prioritasnya. Apa kita mau beli jet tempur, rudal, atau kapal terlebih dahulu, karena kemampuan kita terbatas. Jadi harus ada skala prioritas. Sebenarnya apa yang paling urgent dan memiliki nilai value advantage untuk kita. Sehingga dengan perbandingan-perbandingan itu kita selaraskan sesuai dengan kemampuan keuangan,” pungkasnya.
