KabarMakassar.com — Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD IWO) bersama Serikat Pers Reformasi Nasional (Sepernas) Kabupaten Jeneponto resmi melaporkan dugaan penyimpangan anggaran di Sekretariat DPRD Jeneponto tahun 2025 ke ranah hukum.
Surat permintaan penyelidikan tersebut resmi diserahkan ke Polres Jeneponto pada Selasa siang (3/1). Laporan ini dipicu oleh temuan kejanggalan yang dinilai mencurigakan terkait pengelolaan dana media dan sejumlah kegiatan lainnya, baik di APBD Pokok maupun APBD Perubahan.
Ketua PD IWO Jeneponto, Syarief, mengungkapkan bahwa laporan ini berawal dari fakta mengejutkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Jeneponto.
Saat itu, Kasubag Protokol Sekretariat DPRD mengklaim seluruh pembayaran media dari Januari hingga Desember 2025 telah tuntas. Namun, fakta di lapangan berbicara lain.
“Klaim mereka dibayarkan full setahun, tapi faktanya 10 media online hanya dibayar 10 bulan. Lebih parah lagi, media cetak yang dianggarkan untuk 16 media, nyatanya hanya 5 yang dibayarkan. Ada selisih besar yang tidak jelas rimbanya,” tegas Syarief.
Tak hanya soal dana media saja, pengelolaan anggaran kegiatan DPRD secara umum juga ikut menjadi sorotan tajam dari Ketua Sepernas Jeneponto, Nasir Tinggi.
Menurut Nasir, pengakuan Kasubag Program, Nurliana Syamsul Kamal, yang mengklaim menyusun dan menginput sendiri seluruh kegiatan tanpa melibatkan pihak lain, termasuk pimpinan DPRD.
“Ini sangat janggal. Penginputan kegiatan dilakukan sepihak tanpa koordinasi lintas sektoral maupun pimpinan. Kami menduga ada niat jahat (mens rea) untuk memanfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi sejak tahap penyusunan anggaran,” kata Nasir.
Laporan ini menjadi ujian bagi profesionalisme Polres Jeneponto dalam mengusut tuntas dugaan “permainan” di lingkup Sekretariat DPRD.
Oleh sebab itu, PD IWO dan Sepernas berharap kepolisian tidak pandang bulu dalam menindak oknum yang diduga merugikan negara tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Jeneponto masih bungkam dan belum memberikan keterangan resmi terkait laporan serius ini.
