KabarMakassar.com — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman membeberkan langkah strategis atau cara untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berintegritas dan beretika dihadapan penyelenggara pemilu se Indonesia Timur.
Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah I, yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, di Hotel Grand Claro, Makassar, Jumat (25/10).
Dalam kegiatan tersebut, Jufri Rahman menyampaikan sambutan selamat datang di hadapan empat ratusan peserta yang merupakan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia Timur. Kegiatan ini mengangkat tema Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika.
Jufri Rahman mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada bukan hanya sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan hak politiknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik, transparan, dan penuh integritas.
“Tema Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas dan Beretika mencerminkan komitmen kita untuk melakukan berbagai upaya guna menciptakan pemilu yang bersih dan transparan,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan dalam menghadirkan Pilkada yang berintegritas. Diantaranya, pendidikan pemilih. Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pemilih.
Selanjutnya, kata Jufri, pengawasan yang ketat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pilkada yang berintegritas.
“Pengawasan yang ketat dan independen akan memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi, baik di tingkat kampanye maupun saat pemungutan suara,” ungkapnya.
Kemudian, lanjutnya, transparansi dalam proses pemilu, khususnya pada saat pengumuman daftar pemilih hingga penghitungan suara. Dengan transparansi, masyarakat akan lebih percaya terhadap hasil pemilu yang akan dilaksanakan.
Poin lainnya, kata Jufri, yakni keterlibatan masyarakat yang memiliki peran penting untuk menyukseskan pemilu yang tidak hanya sebatas memberikan hak suara, tetapi juga dalam memantau jalannya pemilu.
“Yang tak kalah pentingnya, penguatan kapasitas penyelenggara. Kualitas pemilu sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggara. Oleh karena itu, kalau penyelenggaranya berintegritas lepas dari konflik kepentingan, bertindak jujur, kemudian beretika dan bisa melakukan sesuatu menurut tatanan yang sebenarnya, maka dapat dipastikan hasil pemilu akan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DKPP RI Heddy Lugito, menjelaskan, DKPP diberi amanah untuk dapat menegakkan etika penyelenggara pemilu dan menjadi garda terdepan dalam memeriksa etika penyelenggara pemilu secara terbuka dan akuntabel.
Menurutnya, persoalan penyelenggara pemilu bukanlah persoalan yang sederhana dengan tema yang diusung seharusnya tidak menjadi pajangan saja, namun tema itu menjadi langkah dimulainya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.
“Persoalan integritas penyelenggara pemilu bukanlah persoalan yang sederhana. Tema kita harus dimulai dari integritas penyelenggara pemilu. Inilah penyelenggara pemilu yang tidak berhenti berintegritas. Niscaya tema ini tidak hanya menjadi pajangan diruang ini. Oleh karena itu mari kita sama-sama meningkatkan, menempatkan integritas kita di level tertinggi,” pungkasnya.
Pelaksanaan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden yang baru saja dilaksanakan, kata Heddy, menjadi kebanggaan bagi para penyelenggara karena telah berjalan dengan sukses dan lancar. Hanya saja, dari kegiatan tersebut, penyelenggara diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan pemilu sebelumnya untuk memperbaiki segala kekurangan yang ada agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak bisa berjalan jauh lebih baik dari sebelumnya.
