KabarMakassar.com — Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah APBD 2025 pada Dinas PU, Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan. Minimnya serapan anggaran disebut berdampak pada tertundanya pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Minimnya serapan anggaran dinilai berdampak langsung pada tertundanya pembangunan yang seharusnya dirasakan masyarakat.
Empat dinas yang disorot yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Azwar menyebut capaian tersebut patut menjadi perhatian serius karena berimplikasi pada pelayanan publik.
“Kita tentu prihatin. Kalau serapan anggaran rendah, yang paling dirugikan adalah masyarakat,” kata Azwar saat dikonfirmasi, Sabtu (18/01).
Meski demikian, ia menilai rendahnya realisasi anggaran tidak sepenuhnya menjadi kesalahan dinas teknis. Berdasarkan evaluasi Komisi C, hambatan utama justru berasal dari perubahan regulasi dan transisi sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat pusat.
“Bukan sepenuhnya kesalahan dinas. Mereka sebenarnya siap, tetapi ada kendala perubahan sistem, terutama regulasi tender barang dan jasa, sehingga anggaran tidak terserap,” jelasnya.
Azwar merinci, perubahan versi e-katalog dan sistem tender menyebabkan sejumlah paket pekerjaan terhambat bahkan tidak tertender. Kondisi ini, menurutnya, sangat dipengaruhi faktor kebijakan dan teknis sistem.
“Perubahan e-katalog dan sistem tender membuat banyak kegiatan tidak berjalan. Intinya, ini dipengaruhi kebijakan yang harus segera diantisipasi,” tambah legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Memasuki tahun anggaran 2026, Azwar meminta pemerintah kota melakukan akselerasi sejak awal. Ia menegaskan, tahun 2025 seharusnya menjadi masa pembelajaran adaptasi sistem baru, sehingga tidak ada lagi alasan untuk lambat bergerak.
“Di 2026 harus lebih cepat dan maksimal. Masa penjajakan sistem sudah lewat. Tahun ini harus action lebih cepat agar anggaran terserap penuh,” tegasnya.
Sebelumnya, realisasi anggaran 2025 pada empat mitra Komisi C DPRD Makassar mendapat rapor merah dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat agenda Refleksi Akhir Tahun, Rabu (17/12).
Berdasarkan data, realisasi belanja daerah APBD 2025 terendah di antaranya Dinas PU sebesar 56,2 persen atau Rp347 miliar, Dinas Penataan Ruang 55,5 persen atau Rp18,8 miliar, DLH 42,1 persen atau Rp52,18 miliar, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 30,6 persen atau Rp20,6 miliar.
