KabarMakassar.com — Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada Senin, 15 Juni 2026 hari ini. Di Sulawesi Selatan, sebanyak 8.776 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Pendataan akan berlangsung selama dua setengah bulan hingga 31 Agustus 2026. Petugas akan menyisir rumah tangga dan unit usaha di seluruh kabupaten dan kota untuk memperoleh gambaran terkini aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto mengatakan ribuan petugas telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan sensus. Mereka akan bertugas di seluruh wilayah Sulawesi Selatan selama masa pendataan berlangsung.
“Untuk Sulawesi Selatan yang kita kerahkan sebanyak 8.776 petugas. Tersebar di seluruh Sulawesi Selatan. Mereka petugas BPS yang dilatih, yang kita kerahkan untuk melakukan sensus ini. Selama dua setengah bulan dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 31 Agustus,” katanya, Minggu (14/06).
Sensus Ekonomi 2026 menjadi pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan BPS karena mencakup seluruh aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, sensus dilakukan dengan pendataan lengkap terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
BPS juga menyiapkan sejumlah mekanisme untuk menjaga kualitas data yang dikumpulkan petugas di lapangan. Setiap data yang masuk akan melalui proses pemeriksaan dan pengendalian mutu sebelum diolah menjadi statistik resmi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kualitas data menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan sensus. Karena itu, BPS menerapkan sistem pengawasan dan pemeriksaan berlapis selama proses pendataan.
“Jadi kita melihat ada proses pengecekan kualitas. Ada saat data itu nanti diinput, lalu nanti ada tim yang mengecek kualitasnya, konsisten gak, kita sudah ada quality assurance,” ujarnya saat menghadiri pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomoi 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, belum lama ini.
Dalam pelaksanaannya, petugas sensus akan mendatangi responden secara langsung dari rumah ke rumah maupun dari usaha ke usaha. Namun BPS tetap mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam proses pengumpulan data.
“Sensusnya nya door-to-door, tetapi kuisionernya ada tiga macam. Kita siapkan kuisioner online, kedua, kuisioner digital yang di-attach di smartphone-nya para petugas, dan yang ketiga adalah paper. Kita masih menyiapkan paper kalau ada yang membutuhkan,” jelas Amalia.
Menurutnya, penggunaan kuesioner digital dan daring akan menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan efisiensi pengolahan informasi.
“Tetapi kita akan lebih mengutamakan menggunakan kuisioner online dan kuisioner digital,” ujarnya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi salah satu basis data penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memotret kondisi ekonomi terkini hingga menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
” Tentunya nanti dari hasil Sensus Ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini,” katanya.
Amalia menegaskan bahwa keunggulan sensus terletak pada cakupan pendataannya yang menyeluruh. Dengan data yang lengkap, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai struktur dan perkembangan ekonomi di setiap daerah.
“Ini sensus, artinya pendataan lengkap. Bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap,” ujarnya.
Data tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi yang berkembang di daerah, termasuk sektor-sektor baru yang belum banyak terpetakan. Pemerintah juga dapat memanfaatkannya untuk menentukan arah pembangunan yang lebih tepat dan terukur.
“Nah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” pungkas Amalia.
