KabarMakassar.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan kembali pentingnya kesadaran pejabat publik dalam menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab.
Pesan itu ia sampaikan saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Lapangan Parkir Timur Kantor DPTP PKS, Ahad (17/08).
Upacara tersebut dihadiri jajaran elite PKS, antara lain Ketua Majelis Syura PKS Mohamad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Syaikhu, Ketua Dewan Syariah KH. Muslih Abdul Karim, Sekretaris Jenderal Muhammad Kholid, Bendahara Umum Noerhadi, serta para Ketua Bidang dan Badan DPP PKS.
Almuzzammil menyinggung dinamika sosial yang menjadi sorotan publik menjelang peringatan kemerdekaan, khususnya kasus kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati yang mencapai 250 persen.
Menurutnya, kejadian itu menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat publik di Indonesia, termasuk kader PKS yang saat ini memegang jabatan.
“Jabatan publik adalah mandat dari rakyat. Menjadi seorang pejabat publik tidak serta merta dapat bersikap sewenang-wenang, apalagi sampai menunjukkan arogansi pada warganya,” tegas Almuzzammil di hadapan peserta upacara.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang lahir tanpa memperhatikan kondisi masyarakat dapat memicu kegaduhan. Karena itu, ia menekankan pentingnya empati dalam setiap keputusan politik maupun kebijakan publik.
“Berhati-hatilah dalam membuat kebijakan. Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan. Jangan pernah bermain api dengan rakyat jika kita tidak ingin merasakan dampaknya,” ujarnya.
Almuzzammil juga menekankan bahwa pejabat publik seharusnya meneladani semangat para pendiri bangsa, yang menempatkan kekuasaan sebagai sarana pengabdian, bukan alat kesewenang-wenangan.
“Semua kader PKS yang diberi amanah harus menjadikan kekuasaan sebagai jalan menyejahterakan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa,” tutupnya.
