KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar mengerahkan total 408 personel lintas instansi dalam aksi bersih-bersih drainase di koridor Jalan A.P. Pettarani sebagai bagian dari langkah antisipasi banjir jelang musim penghujan.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan melibatkan berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas PU Makassar, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan bahwa jumlah personel yang terlibat terdiri dari 278 petugas dari kecamatan, 50 dari BBWS Pompengan Jeneberang, 50 dari Balai, dan 30 dari Balai Jalan Nasional. Seluruhnya turun langsung di lapangan melakukan pengerukan sedimen dan pembersihan sampah dari saluran drainase.
“Semua turun bersama. Ini bagian dari komitmen bersama mengatasi titik-titik rawan genangan,” ujar Zuhaelsi di sela kegiatan, Rabu (18/06).
Kawasan Jalan A.P. Pettarani dipilih sebagai lokasi awal karena merupakan salah satu zona paling rawan banjir di Kota Makassar. Genangan di kawasan ini kerap terjadi saat hujan deras, mengganggu aktivitas warga serta menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan.
“Prioritas utama kami adalah kawasan dengan tingkat genangan tinggi. Pettarani sudah menjadi perhatian sejak lama karena dampaknya sangat luas,” katanya.
Selain pengerahan personel dalam jumlah besar, Dinas PU juga tengah mempersiapkan penggantian pompa air lama di kawasan Andi Jemma yang kapasitasnya sudah jauh dari mencukupi kebutuhan saat hujan lebat.
Pompa lama hanya mampu menyalurkan 25 liter air per detik, sementara pompa baru yang disiapkan akan mampu mengalirkan hingga 425 liter per detik.
“Pompa lama memang sudah waktunya diganti. Dalam APBD Perubahan, kami sudah anggarkan dan akan segera dieksekusi. Kami harap dampak genangan bisa ditekan secara signifikan,” jelas Zuhaelsi.
Tak hanya fokus pada pengangkatan lumpur dan sampah, Dinas PU juga memetakan masalah utilitas kabel dan pipa yang melintang dalam saluran drainase. Keberadaan kabel-kabel yang tidak lagi aktif sering menjadi penyumbat utama dan menghambat kelancaran air.
“Kami akan segera mengundang pemilik kabel dan pipa utilitas untuk duduk bersama. Jangan sampai ada infrastruktur mati yang justru jadi penghalang sistem drainase,” tegasnya.
Menurut Zuhaelsi, kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian besar penanganan banjir yang akan diperluas ke wilayah lain.
Pemkot Makassar juga menunggu hasil kajian teknis dari akademisi, termasuk dari Universitas Hasanuddin (Unhas), untuk menyusun strategi jangka panjang pengelolaan sistem drainase kota.
“Kegiatan ini bukan hanya soal bersih-bersih, tapi upaya sistematis dan terukur untuk meminimalisir potensi banjir yang merugikan masyarakat,” tutupnya.
