KabarMakassar.com — Pemerintah tengah mengkaji serius usulan perubahan status Perum Bulog agar setara dengan kementerian atau lembaga (K/L) negara.
Wacana ini menguat setelah Komisi IV DPR RI mendorong agar Bulog dilebur dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas), dalam rangka memperkuat koordinasi dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa usulan tersebut kini menjadi bahan pembahasan internal pemerintah. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan efektivitas Bulog dalam menjaga stabilitas pangan.
“Nanti kita kaji ya, (perubahan Bulog jadi K/L) nanti kita kaji dulu. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki,” ujar Prasetyo, Senin (13/10).
Prasetyo juga mengapresiasi kinerja Bulog yang berhasil menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, hingga mencapai 3 juta ton, capaian tertinggi dalam sejarah. Saat ini, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 3,9 juta ton, yang dinilai menjadi fondasi kuat menjaga ketersediaan pangan nasional di tengah ancaman inflasi global.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai perubahan struktur Bulog menjadi badan di bawah Presiden sudah berjalan intensif. Menurutnya, rencana ini didorong oleh kebutuhan memperkuat posisi strategis Bulog dalam pengelolaan pangan nasional.
“Pembahasan ini terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Intinya, kita sedang merevisi Perpres 125 Tahun 2022. Ke depan, Bulog diharapkan bisa menjadi badan,” kata Rizal.
Ia menjelaskan, untuk merealisasikan perubahan tersebut, pemerintah akan menyiapkan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog. Kedua regulasi itu menjadi landasan utama penguatan kelembagaan Bulog agar dapat bekerja lebih terintegrasi dengan Badan Pangan Nasional.
Selain pembahasan status kelembagaan, Bulog juga mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas pada 9 Oktober 2025, Presiden memberikan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk peningkatan kapasitas gudang dan penguatan cadangan pangan nasional.
Langkah tersebut dianggap sebagai sinyal dukungan politik bagi transformasi besar Bulog, yang selama ini menjadi ujung tombak stabilisasi harga dan stok pangan di Indonesia. Dengan stok beras dan jagung yang melimpah, Bulog kini dihadapkan pada peluang besar sekaligus tantangan untuk memperkuat perannya sebagai lembaga strategis di bawah koordinasi langsung Presiden.
