KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar bersama Sentra ‘Wirajaya’ Kementerian Sosial RI terus mematangkan persiapan peluncuran Sekolah Rakyat jenjang SMP, yang dijadwalkan resmi dibuka pada 14 Juli 2025.
Rencana ini dibahas secara mendalam dalam audiensi yang digelar pada Senin (23/06) di Kantor Balai Kota Makassar, sebagai bentuk komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan rentan.
Kepala Sentra Wirajaya Makassar, Nur Alam mengatakan, pertemuan ini menjadi forum sinkronisasi terakhir menjelang peluncuran program yang akan menjadi salah satu inisiatif pendidikan inklusif terbesar di kawasan timur Indonesia.
“Poin krusial yang kami bahas adalah bagaimana menyiapkan proses belajar siswa Sekolah Rakyat agar berjalan secara baik, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Nur Alam.
Sekolah Rakyat akan berlokasi di Jalan Salodong, Kecamatan Tallo, tepat di dalam kawasan kompleks Sentra Wirajaya Makassar. Hingga saat ini, progres pembangunan fasilitas fisik dan penyusunan kurikulum telah memasuki tahap finalisasi. Untuk tahun pertama, sekolah ini akan membuka 6 rombongan belajar (rombel) dengan total kuota 150 siswa jenjang SMP, sementara jenjang SD masih dalam tahap perencanaan dan belum dibuka tahun ini.
Peluncuran pada 14 Juli mendatang diproyeksikan menjadi momen penting, karena akan dihadiri oleh sejumlah pejabat pusat dan berpotensi diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jika terealisasi, momentum ini akan menandai dimulainya model pendidikan berbasis inklusi sosial secara nasional, dimulai dari Makassar.
“Target kami jelas, tidak boleh ada anak miskin ekstrem di Makassar yang tertinggal dari pendidikan,” tegas Nur Alam.
Salah satu siswa yang akan menjadi simbol peluncuran Sekolah Rakyat adalah Naila, anak dari keluarga miskin ekstrem yang sebelumnya viral karena tinggal di hunian tak layak. Naila akan bergabung bersama siswa-siswa dari wilayah lain dalam seremoni simbolik peluncuran, sebagai representasi dari anak-anak Indonesia yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan.
“Kami juga ingin menyampaikan bahwa Pak Wali sudah bekerja nyata, bahkan telah menyiapkan lokasi lahan rumah untuk Naila,” ujar Nur Alam.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kasus Naila hanyalah satu dari banyak kondisi serupa yang belum terekspos.
“Kasus Naila menjadi sorotan karena viral. Tapi banyak anak lain yang kondisinya lebih parah dan membutuhkan intervensi segera. Kami harap proses seleksi tetap proporsional dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik inisiatif ini dan menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan strategis Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dalam menjangkau kelompok paling tertinggal dari sistem pendidikan formal.
“Melalui skema ini, siswa dari latar belakang kurang mampu diberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya, dengan dukungan pendampingan sosial dan bantuan logistik,” jelas Munafri.
Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, berkomitmen penuh dalam mendukung program ini, baik dari sisi teknis, sosial, maupun penguatan ekosistem pendidikan yang inklusif. Munafri berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi pintu masuk anak-anak dari keluarga tidak mampu menuju masa depan yang lebih cerah.
“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa negara hadir, dan bahwa pendidikan bukan hak eksklusif, tapi hak universal setiap anak Indonesia, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan,” pungkasnya.
