KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), turun langsung memantau proses verifikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di sejumlah sekolah guna memastikan seluruh tahapan berjalan transparan dan bebas dari praktik percaloan maupun titip-menitip.
Dalam peninjauan yang dilakukan di SMP Negeri 6 Makassar dan SMP Negeri 3 Makassar, Rabu (17/06).
Appi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar tidak akan memberi toleransi terhadap segala bentuk intervensi yang dapat mencederai prinsip keadilan dalam penerimaan peserta didik baru.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” tegas Appi.
Menurutnya, tahapan verifikasi menjadi bagian paling penting dalam memastikan setiap calon peserta didik memperoleh hak yang sama sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, tim verifikator diminta bekerja cermat dan profesional dalam memeriksa seluruh dokumen pendaftaran.
“Saya turun langsung memantau untuk memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli agar seluruh aturan dijalankan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Saat ini, proses penerimaan masih berada pada tahapan verifikasi jalur non-domisili yang meliputi afirmasi, mutasi, dan prestasi. Namun, Pemkot Makassar memprediksi tantangan terbesar akan muncul ketika jalur domisili dibuka karena jumlah pendaftar diperkirakan meningkat signifikan.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” kata Appi.
Ia mencontohkan, jangan sampai peserta didik yang memiliki hak berdasarkan ketentuan justru kehilangan kesempatan akibat adanya praktik kedekatan dengan pihak tertentu.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” ucapnya.
Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, Pemkot Makassar juga memanfaatkan sistem digital untuk memperkuat transparansi pelaksanaan SPMB.
Melalui aplikasi dan dasbor yang dapat dipantau secara real time, masyarakat bisa melihat perkembangan proses verifikasi secara terbuka sehingga ruang manipulasi data dapat diminimalkan.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real time, dan benar-benar harus dijaga,” tutur Appi.
Ia juga menegaskan, apabila ditemukan lonjakan jumlah pendaftar, khususnya pada jalur domisili, jumlah petugas verifikasi akan ditambah agar pelayanan tetap optimal tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan data.
“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” tukasnya.
