KabarMakassar.com – Rencana Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mengalokasikan lahan seluas 7 hektare milik pemerintah kota demi mendukung program Sekolah Rakyat mendapat respons positif dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan.
Kepala Ombudsman Sulsel, Ismu Iskandar, menilai langkah tersebut mencerminkan keseriusan Pemkot Makassar dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat kepulauan.
“Itu bentuk keinginan Pak Wali dari Pemerintah Kota yang sangat memberi perhatian kepada anak-anak di pulau. Tapi, sekali lagi, ranahnya memang berada di pemerintah pusat dan kota,” ujar Ismu, usai bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Rabu (17/09).
Menurutnya, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah.
Karena itu, komitmen Pemkot Makassar untuk menyiapkan lahan dan memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi dianggap sebagai sinyal positif bagi keberlangsungan program ini.
“Dukungan daerah sangat penting. Sinergi lintas pemerintahan dan pemangku kepentingan diperlukan agar tujuan memperluas akses pendidikan bisa tercapai,” jelasnya.
Ombudsman RI membawa dua agenda utama saat bertemu Wali Kota Makassar. Pertama, melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Fokus kajian ini adalah memetakan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengidentifikasi potensi hambatan di lapangan yang dapat memperlambat implementasi.
“Tujuannya adalah memastikan program nasional ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Kami melihat bagaimana respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan, termasuk identifikasi tantangan yang mungkin muncul,” kata Ismu.
Agenda kedua menyangkut peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar. Menurut Ombudsman, Pemkot Makassar telah menunjukkan progres yang cukup baik dalam membangun sistem layanan, namun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan agar kualitas layanan terus meningkat.
Hal ini penting karena setiap tahun Ombudsman rutin melakukan penilaian opini pelayanan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Wali atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Kami berharap kualitas pelayanan publik di Makassar tahun demi tahun bisa lebih baik, apalagi menghadapi penilaian opini pelayanan publik yang rutin dilakukan Ombudsman,” tambahnya.
